Menurutnya, alasan utama memilih sekolah negeri adalah untuk mengurangi beban biaya pendidikan. Karena itu, permintaan sumbangan pembangunan dinilai bertolak belakang dengan harapan awal.
“Walaupun memang ada seperti itu, harusnya kan dari awal gitu, Pak. Kemudian satu itu, keduanya kan kita masukkan anak ke sekolah negeri itu kan untuk mengurangi beban biaya, Pak,” ucapnya.
“Makanya begitu ada apa, pemberitahuan bantuan sumbangan untuk masalah bangunan pembangunan perbaikan bangunan ini, kami se-dalam ini merasa keberatan gitu, terlalu keberatan,” lanjutnya.
Baca Juga:Dishub Cimahi Tegaskan Angkot Tak Dihapus Meski Bakal Ada BRT, Benarkah?Pembatasan Dana BOS dan Nasib Guru Honorer, Begini Skema Pembayaran di Kota Cimahi
Selain persoalan sumbangan bangunan, ia juga menyinggung beban biaya lain yang harus ditanggung orang tua, salah satunya pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Karena kan dari awalnya tidak ada bicara seperti itu gitu, Pak. Malah bukan hanya untuk masalah bangunan, ini pun buku LKS. Ini kan memang tidak diwajibkan LKS, tapi kan kalau tidak punya LKS otomatis anak kita kan ketinggalan mata pelajaran,” katanya.
“Mau tidak mau kita harus beli. Kita sudah beli, Pak, buku LKS mata pelajaran per mata bidang studi,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa pembelian LKS dilakukan secara mandiri demi kepentingan anak, meskipun hal itu menambah beban pengeluaran keluarga.
“Beli tujuh buku, Pak. Yang terakhir ini beli buku LKS Quran Hadis itu sekitar 11 ribuan lah, 10.500. Belum yang lain-lainnya kemarin beli, Pak, ada enam buku gitu,” ujarnya.
Saat ditanya total biaya pembelian LKS, ia mengaku tidak mencatat secara rinci, namun menegaskan bahwa beban terberat tetap pada sumbangan pembangunan.
“Tapi saya kalau masalah buku LKS ya saya juga mengikuti apa ya, karena kita juga kasihan juga ke anak, takut ketinggalan. Makanya saya paksakan membeli, Pak,” tuturnya.
Baca Juga:Kesejahteraan Guru Honorer Cimahi Dipetakan, Disdik Soroti Kekosongan Tenaga PendidikSekolah Lansia Cimahi Terkendala Anggaran dan SDM, Baru Empat dari 15 Kelurahan
Terkait sumbangan bangunan, ia menyebutkan bahwa patokan angka Rp1.105.000 berasal dari pembagian total kebutuhan rehab kelas 7 dengan jumlah siswa.
“Patokan yang kebutuhan untuk kelas 7 itu kurang lebih sekitar butuh rehab bangunan sekitar 380 jutaan,” katanya.
“Mungkin kalau dirata-rata dengan jumlah murid 300 lebih, 325 ya Mah ya? 325 itu dipatok per orang itu sampai ke angka 1.105.000,” ujarnya.