JABAR EKSPRES – Mencuatnya isu keretakan hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy.
Menurutnya, dinamika politik di tingkat pimpinan daerah merupakan hal yang lumrah, namun tidak boleh sampai mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.
Isu tersebut mengemuka setelah Erwin kembali aktif menjalankan tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Bandung menyusul gugurnya status tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga:Isu Keretakan Hubungan Farhan-Erwin, Wagub Erwan Sarankan Duduk BersamaUsai Kepastian Hukum, Farhan Ajak Semua Pihak Fokus Bangun Bandung
Seusai kembali menjabat, Erwin mengaku tidak banyak dilibatkan dalam sejumlah agenda strategis pemerintahan, mulai dari proses birokrasi, pengambilan keputusan, hingga realisasi program yang sebelumnya menjadi bagian dari janji politik pasangan kepala daerah tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Billy Martasandy menilai komunikasi politik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah harus segera diperbaiki. Menurutnya, hubungan keduanya tidak hanya menyangkut persoalan personal, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Kalau memang benar terdapat hambatan komunikasi atau koordinasi antara wali kota dan wakil wali kota, maka yang harus segera dilakukan adalah membangun kembali komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan. Jangan sampai persoalan itu berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Billy, kepada Jabar Ekspres Rabu (8/7/2026).
Ia mengatakan, dalam sistem pemerintahan daerah, wali kota dan wakil wali kota dipilih secara berpasangan oleh masyarakat. Karena itu, publik memiliki ekspektasi bahwa keduanya akan bekerja secara sinergis selama masa jabatan untuk merealisasikan visi, misi, serta janji kampanye yang telah disampaikan saat kontestasi politik.
“Mandat yang diberikan masyarakat bukan hanya kepada wali kota, tetapi juga kepada wakil wali kota sebagai satu paket kepemimpinan. Oleh karena itu, sinergi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai target,” katanya.
Billy menilai apabila wakil kepala daerah merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Di sisi lain, birokrasi juga dapat mengalami kebingungan dalam menentukan pola koordinasi apabila hubungan kedua pimpinan daerah tidak berjalan harmonis.