JABAR EKSPRES – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat ada di bayang – bayang defisit. Beberapa sumber pendapatan daerah belum maksimal, salah satunya setoran dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ada yang terkoreksi.
BUMD yang dimaksud adalah PT Migas Utama Jabar (MUJ). Perusahaan yang bergerak di bidang migas itu diproyeksikan ada setoran dividen Rp 27 miliar pada tutup buku 2025. Ini jadi salah satu modal pendapatan 2026. Namun seteoran itu dikoreksi menjadi Rp 0 rupiah.
Berkaitan dengan itu, Kepala Biro BIA Jawa Barat Deny Hermawan menjelaskan bahwa PT MUJ memang menghadapi gejolak pengeluaran operasional yang cukup signifikan pada 2025. Ada program perbaikan besar yang butuh operasional ekstra.
Baca Juga:16 Angkot di Kota Bogor Berusia di Atas 20 Tahun Ditilang, Dipilok dan Diberi Tanda Tidak Laik Jalan Wagub Irit Bicara Soal Pergantian Nama Provinsi
Program itu telah direncanakan beberapa waktu sebelumnya. Dan ujungnya harus dilaksanakan pada 2025. “Menurut laporan manajemen, hal tersebut terjadi karena adanya program kerja pergantian dan perbaikan pipa. Termasuk pengembangan lapangan dan perbaikan fasilitas produksi,” katanya, Senin (6/7).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli. Ia menjelaskan bahwa PT MUJ memang sempat diproyeksikan bakal setor dividen Rp 27 miliar. Namun terpaksa harus kandas karena kebutuhan operasional yang besar.
“Butuh perbaikan pipa-pipa yang sudah usang,” jelasnya.
Romli melanjutkan, secara kalkulasi sebenarnya PT MUJ masih memungkinkan untuk setor dividen. Namun perusahaan juga dihadapkan mampetnya setoran modal dari Pemprov. Suntikan modal belum lagi dikucurkan.
Sehingga dana yang direncanakan untuk setoran dividen itu dioptimalkan dulu untuk keperluan sejumlah biaya perbaikan. Utamanya perbaikan pipa yang usang.
Di sisi lain, isu defisit APBD Provinsi Jawa Barat bergulir dalam beberapa hari terakhir. Badan Anggaran DPRD Jawa Barat sempat bertemu untuk membahas persoalan itu. Misalnya pada pertemuan Selasa (30/6) lalu.
Dalam kesempatan itu, TAPB juga menyampaikan Realisasi APBD 2026 per 29 Juni 2026. Pendapatan daerah dari target Rp 30,11 triliun terealisasi Rp 12,26 triliun atau baru 40,72 persen. Lalu belanja daerah teralisasi Rp sekitar 11 triliun dari rencana Rp 29 triliun atau 39,66 persen.
Penerimaan pembiayaan dari target Rp 380,82 miliar terealisasi Rp 186,40 miliar atau 48,95 persen, dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sekitar 316 miliar dari proyeksi Rp 666 miliar atau 47,53 persen.