Menurut Tuti, jalur merah Blue Ray tetap berada pada kisaran lebih dari 80 persen. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai manfaat yang sebenarnya diperoleh dari pemberian tersebut.
“Apakah ini berarti suap tidak berfungsi? Atau justru yang dibeli adalah akses data rahasia, bukan pengurangan jalur merah? Ini yang harus dijelaskan oleh konstruksi dakwaan,” ujar Gautama.
Dalam persidangan, Tuti juga menjelaskan bahwa jalur merah tidak selalu berarti barang bermasalah. Status tersebut hanya membuat proses pengeluaran barang menjadi lebih lama dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan seperti demurrage maupun biaya gudang.
Baca Juga:Sidang Bea Cukai Ungkap Dugaan Aliran Dana dari Sejumlah ImportirKejelasan Status Data Dinilai Penting dalam Tata Kelola Ekspor Nasional
Fakta lain yang muncul adalah pengakuan mengenai pemberian mobil Mazda kepada Enov yang menjabat sebagai Kasi Penindakan Impor I. Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembuktian perkara.
Tuti mengakui bahwa pemberian mobil Mazda kepada Enov terjadi karena adanya permintaan dari Enov sendiri. Setelah itu, ia menyampaikan permintaan tersebut kepada John Field dan kemudian mendapat persetujuan.
Menurut Gautama, fakta tersebut perlu diuji secara cermat karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan pemberian yang dilakukan atas inisiatif pihak swasta. Oleh sebab itu, unsur pemerasan dinilai perlu mendapat perhatian.
“Fakta ini penting untuk membedakan antara pemberian sukarela dan pemerasan. Dalam konteks ini, unsur pemerasan perlu diuji lebih lanjut,” katanya.
Persidangan juga membahas kemungkinan menghindari rule set targeting melalui pembentukan perusahaan baru. Sebagai importir, Tuti menegaskan langkah tersebut tidak mudah dilakukan.
Ia menjelaskan bahwa pendirian perusahaan PPJK membutuhkan waktu antara satu hingga enam bulan karena harus melalui proses perizinan serta pendidikan sertifikasi tenaga ahli di Kementerian Keuangan. Keterangan itu memperkuat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dalam sistem kepabeanan.
Menurut Gautama, risiko investigative tunnel vision menjadi salah satu isu utama yang muncul dari perkembangan sidang. Semakin banyak fakta baru yang terungkap, semakin besar pula kebutuhan untuk membuka arah penyidikan ke berbagai simpul yang muncul.
Baca Juga:KPK Diminta Membuka Seluruh Fakta Kasus Bea Cukai di PersidanganKPK Periksa Lebih dari 20 Forwarder Terkait Dugaan Korupsi
“Dengan munculnya nama PT Infinity di persidangan – disertai bukti percakapan yang dibuka JPU – seharusnya KPK bergerak cepat. Jika tidak, publik akan menilai KPK hanya berani menyentuh Blue Ray, sementara jaringan yang lebih besar (mungkin termasuk Ali Medan) dibiarkan,” ujarnya.