JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar resmi melantik 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan berlangsung pada Selasa (21/7/2026) di Aula Balai Kota Banjar dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjar, Sudarsono.
“Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Kami menilai penempatan pejabat baru ini penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan publik,” kata Sudarsono.
Sebanyak tiga pejabat mengemban Jabatan Administrator, sedangkan delapan lainnya ditempatkan pada Jabatan Pengawas di sejumlah perangkat daerah.
Baca Juga:Impor Susu Masih 80 Persen, Mentan Buka Peluang Besar bagi Investor Peternakan Sapi PerahBapanas Ajak Pemda untuk Jaga Harga Pangan Tetap Stabil
Untuk Jabatan Administrator, Neneng Widya Hastuti ditunjuk sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Tatang Nugraha dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar. Sementara Suprijadi menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
Delapan pejabat yang mengisi Jabatan Pengawas adalah Lutfi Hikmawan sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Yudi Andiana sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan Tatan Sutanjar sebagai Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Kemudian Dicky Supriatna sebagai Kepala Seksi Pendidikan Non Formal, Solihan Sukriatman sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Uep Saepul Milah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari, Dewi Sekarsari sebagai Kepala Seksi Pelayanan UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari, serta Andi Riswandi sebagai Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Banjar.
“Pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja ASN melalui penempatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi individu. Dengan formasi baru, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan program kerja secara lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga,” katanya.
Mutasi dan promosi jabatan ini juga dianggap sebagai mekanisme pembinaan karier ASN yang lazim dilakukan untuk menjaga dinamika organisasi tetap hidup dan responsif terhadap tantangan pelayanan publik.