JAKARTA – Harapan untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini bertumpu pada proses persidangan. Setelah berbulan-bulan diwarnai berbagai informasi pengembangan, ruang sidang dinilai menjadi tempat paling tepat untuk menguji keberadaan berbagai dokumen, termasuk dugaan “List Coklat” dan “Coklat Tua”, berdasarkan alat bukti yang sah.
Perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026 itu terus berkembang. Di saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang mendalami lebih dari 20 perusahaan forwarder di sejumlah pelabuhan.
Analis kontra intelijen, R. Gautama Wiranegara, menilai proses pembuktian di pengadilan harus dimanfaatkan untuk menghadirkan kejelasan atas berbagai informasi yang selama ini beredar. Menurutnya, pelaku usaha dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar rangkaian narasi yang terus berkembang.
Baca Juga:KPK Periksa Lebih dari 20 Forwarder Terkait Dugaan KorupsiKasus Bea Cukai Melebar, KPK Diminta Pisahkan Klaster Perkara
“Publik dan pelaku bisnis tidak bisa terus hidup dalam ruang dugaan. Persidangan adalah ajang pembuktian. Di sanalah ‘List Coklat’ jika benar ada akan terang-benderang atau selamanya tenggelam. KPK tidak perlu takut membuka peta utuh, karena fakta akan berbicara di pengadilan,” ujar Gautama dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.
Sejak awal penanganan kasus, perhatian publik tertuju pada keberadaan sejumlah kode warna yang disebut-sebut muncul dalam dokumen internal. Hingga kini, keterkaitan “List Biru” dengan pejabat DJBC lebih banyak muncul dalam dakwaan maupun fakta persidangan dibanding daftar lain yang masih menjadi tanda tanya.
Gautama menilai seluruh informasi tersebut semestinya diuji melalui mekanisme hukum yang terbuka. Ia menegaskan pengadilan merupakan forum yang tepat untuk membedakan fakta, dugaan, maupun spekulasi.
“Dalam metode kontra intelijen, kode warna adalah peta. Jika ‘Biru’ adalah pejabat teknis, lalu ‘Coklat’ dan ‘Coklat Tua’ untuk siapa? Apakah pengusaha besar, aparat penegak hukum lain, atau pejabat politis? Ini harus diuji di sidang, bukan disembunyikan,” tegas Gautama.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik akan mendalami seluruh alat bukti yang telah disita. Namun, sejumlah pengamat menilai ketidakjelasan status hukum berbagai pihak berpotensi memunculkan persepsi penegakan hukum yang tidak setara.