Soal Pemekaran Cirebon Timur, Ono Surono Sebut Perlu Didukung Anggaran Pemprov

Soal Pemekaran Cirebon Timur, Ono Surono Sebut Perlu Didukung Anggaran Pemprov
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman (kiri) Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna (tengah) Wakil Ketua DPRD Ono Surono (kanan) saat rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (10/9). DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna yang beragendakan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Calon Daerah Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur serta Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendorong keberpihakan anggaran Pemprov dan Pemda Induk untuk persiapan Pemekaran Cirebon Timur. Agar Pemekaran Cirebon Timur bisa lebih matang saat moratorium dicabut.

Pemekaran Cirebon Timur itu telah disetujui Gubernur dan DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tapi secara keputusan final tentu masih perlu menunggu persetujuan pemerintah pusat. Apalagi saat ini juga masih ada moratorium.

Karena itu, sembari menunggu pencabutan moratorium maka daerah tidak boleh tinggal diam. Artinya perlu persiapan yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemda Induk.

Baca Juga:Paripurna DPRD Jabar Sahkan Pemekaran Cirebon Timur, Karangwareng Jadi Ibu KotaGelar Rapat Khusus, Komisi I DPRD Jabar Sambut Hangat Pemekaran Cirebon Timur

Ono Surono menjabarkan, persetujuan itu jadi babak baru perjuangan Pemekaran Cirebon Timur. Namun perjuangan masih belum usai. “Daerah induk (Kab Cirebon.red) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mendorong persiapan hingga akhirnya Cirebon Timur terbentuk,” katanya.

Politikus PDIP itu melanjutkan, banyak persiapan yang harus dilakukan agar pemekaran terwujud. Itu mulai dari aspek seperti demografi, geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, kemampuan fiskal, hingga tata kelola pemerintahan.

Yang tak kalah penting adalah masih banyak infrastruktur dasar yang belum tersedia di wilayah tersebut. Itu perlu disiapkan dari sekarang. Misalnya soal akses jalan, fasilitas kesehatan, hingga keberadaan sekolah negeri.

Menurut Ono Surono salah satu keseriusan dukungan persiapan pemekaran itu akan terlihat dari alokasi anggaran. Salah satunya untuk APBD 2026 yang sekarang tengah mulai dibahas. “Jadi perlu komitmen dalam pengalokasian anggaran. Komitmen itu akan terlihat saat pembahasan APBD 2026,” katanya.

Sebelumnya, Pemekaran Cirebon Timur memasuki babak baru. Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) telah disetujui antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar saat Rapat Paripurna Rabu (10/9).

Pemekaran Cirebon Timur bakal meliputi 16 kecamatan. Yaitu Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, Waled. (son)

0 Komentar