JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Jabar menggelar rapat khusus membahas usulan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cirebon Timur, Kamis (14/8/2025).
Pertemuan yang turut menghadirkan pihak-pihak yang cukup santer menyuarakan pemekaran CIirebon Timur, seperti Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) itu disambut baik Komisi I DPRD Jabar.
Bahkan, mereka menuturkan bahwa usulan pemekaran wilayah itu layak untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Baca Juga:DOB Cirebon Timur Tinggal Kesimpulan, Perluasan Cimahi Dibahas DPRD JabarOno Ungkap Pemekaran Cirebon Timur Sudah Diserahkan ke Komisi I, Ada Juga Usulan Jabar Dipecah 5 Provinsi
Sejumlah wakil rakyat dari berbagai Fraksi juga cukup sependapat terkait usulan itu. Termasuk Anggota Komisi IV Daddy Rohanady yang merupakan wakil rakyat dapil Cirebon Indramayu.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Muhamad Sidkon menuturkan, setelah pertemuan itu Komisi I akan meneruskan ke Pimpinan DPRD. “Ini untuk dijadwalkan paripurna. Terkait laporan Komisi I mengenai usulan CDOB Cirebon Timur,” katanya.
Politikus PKB itu melanjutkan, pembahasan usulan CDOB tersebut nampaknya juga tidak perlu sampai dibentuk pansus. Hasil pembahasan di tingkat Komisi I juga sudah cukup kuat.
“Ini tinggal penetapan terkait Surat Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Gubernur,” bebernya.
Menurut Sidkon, usulan CDOB Cirebon Timur itu juga cukup kuat. Mulai dari alasan filosofis, historis hingga ditunjang berbagai kajian yang matang. Tinggal nanti persoalan nama daerah bisa sambil berjalan. “Ini juga sudah ada hasil kajian juga. Jadi menurut kami sudah sangat layak untuk diusulkan ke pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Sekjen FCTM Taufik Ridwan menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Respons positif dari para wakil rakyat di Komisi I itu diharapkan makin menguatkan realisasi pemekaran Cirebon Timur.
Taufik menjelaskan, ada sejumlah alasan terkait pemekaran Cirebon Timur. “Yang jelas soal luas wilayah dan ketimbang kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Baca Juga:Bukan Wacana! Ini Pengusul Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Ada Usulan Ganti Nama JugaTablet Mewah Seharga Rp1 Miliar untuk DPRD, Tokoh Pemekaran KBB: Tidak Peka Dengan Kondisi Rakyat!
Selain itu, Cirebon Timur juga memiliki beberapa sektor potensial agar bisa mandiri sebagai daerah otonom. “Banyak pabrik juga. Misal pabrik sepatu hingga tekstil yang cukup besar, ” terangnya.
Di samping itu, Taufik juga optimis bahwa keran moratorium bakal dibuka di masa Pemerintahan Presiden Prabowo ini. Sehingga nanti Cirebon Timur benar-benar terealisasi.
Di sisi lain, daerah induk dalam hal ini Kabupaten Cirebon juga telah menghasilkan kesepakatan terkait DOB Cirebon Timur itu. Puncaknya adalah persetujuan dalam paripurna Selasa (5/12/2023) lalu.(son)