JABAR EKSPRES – Wacana perubahan nama Kabupaten Bandung Barat kembali mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 19 Juni 2025 lalu.
Gagasan ini mencuat seusai Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut, pentingnya peninjauan ulang atas nama “Bandung Barat”. Hal itu ia sampaikan di rapat Paripurna HUT Kabupaten Bandung Barat ke-18.
Ia menilai, nama tersebut menyulitkan proses branding dan tidak mencerminkan keunikan budaya dan sejarah daerah. Selain itu, perlunya perubahan nama, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas lokal, membangun narasi budaya, serta meningkatkan daya saing daerah secara ekonomi dan pariwisata.
Baca Juga:Sidekah Bumi di Kampung Sawah Mulyaharja Bogor, Warisan Budaya Abad ke-17Layanan Prioritas hingga Jemput Bola, Cara Samsat Cimahi Layani Lansia, Ibu Hamil, dan Disabilitas
“Bandung Barat teh hese nga-brandingna (Bandung Barat tuh sulit nge-brandingnya),” ujar Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.
Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk membantu jika masyarakat dan pemerintah daerah serius mempertimbangkan perubahan nama.
Sekadar diketahui, nama “Bandung Barat” sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung induk pada 2007. Secara geografis, nama ini menggambarkan letak wilayah, namun secara budaya dan identitas banyak pihak yang menilai kurang mewakili karakter otentik daerah tersebut.
Wacana perubahan ini pun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh muda dan akademisi. Salah satunya dari Forum Perubahan Nama Bandung Barat (FPNBB).
Mereka menekan pentingnya penamaan wilayah dalam membangun identitas, kebanggaan, serta keterikatan generasi muda pada tanah kelahirannya.
“Jika ke depan perubahan ini dapat terealisasi, ini akan menjadi langkah luar biasa. Kami ingin membangun daerah ini tidak hanya maju secara fisik, tapi juga kuat secara budaya dan identitas,” ujar perwakilan FPNBB, Fikri melalui keterangan resminya, Senin (30/6/2025).
Menurut Fikri, Forum Perubahan Nama Bandung Barat dibentuk sebagai langkah awal untuk mengkaji wacana perubahan nama daerah secara akademis dan partisipatif.
Baca Juga:Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Tekan Percepatan Stabilisasi Harga BerasSiap Jalankan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, PKS: Ditunggu Saja Teknisnya
Forum ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat, tokoh budaya, dan para ahli dari berbagai disiplin geografi, antropologi, sejarah, dan sosiologi untuk memberikan rekomendasi nama yang representatif dan berkelanjutan.
“Kajian akademik menunjukkan bahwa nama suatu wilayah memiliki kekuatan simbolik dan strukturatif terhadap identitas kolektif masyarakat. Henri Lefebvre (1991) dalam teorinya tentang spatial representation dan Benedict Anderson melalui konsep imagined communities, menekankan pentingnya simbol dan narasi dalam membangun identitas bersama,” katanya.