JABAR EKSPRES – Mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah tengah mendorong penstabilan harga beras.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Robert J Kardinal. Menurutnya, ketersediaan cadangan pangan mencapai 4 juta ton mampu menekan harga beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Bahkan diprediksi produksi beras tahun 2025 dapat menyentuh angkat 35,6 juta ton maka semestinya masalah kenaikan harga beras di sejumlah daerah ini tidak perlu terjadi,” ujarnya, dikutip Senin (30/6/2025).
Baca Juga:Siap Jalankan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, PKS: Ditunggu Saja TeknisnyaModus Beli Gorengan, Dua Pria di Banjar Kedapatan Curi Sepeda Motor
Hal itu, kata dia, dilaporkan Kementerian Pertanian setelah adanya 212 laporan yang menyebut adanya temuan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Sementara jika melihat realitas pasokan dan cadangan beras yang saat ini melimpah, maka harga seharusnya berada dalam batas harga eceran tertinggi (HET) atau bahkan di bawahnya.
“Semestinya dengan produksi beras meningkat seperti ini harga eceran harus stabil setara dengan HET ataupun di bawah HET karena penawarannya melampaui kebutuhan, logika hukum ekonomi seperti itu,” ujarnya.
Untuk itu, Robert mendorong Kementerian Pertanian dan institusi terkait seperti Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera mengambil langkah menstabilkan kembali harga beras yang mengalami inflasi di sejumlah wilayah.
Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan distribusi beras untuk Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sehingga bisa menekan lonjakan harga beras.
“Segara ambil langkah cepat dan tepat untuk menstabilkan kembali harga beras yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah, dengan mendorong SPHP secara merata,” ucapnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Robert menyampaikan pentingnya evaluasi mendalam di lapangan untuk mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.
Baca Juga:Helaran Budaya Tutup Rangkaian Hari Jadi Bogor ke-543, Ribuan Warga Diminta Lestarikan LingkunganSi Jalak Harupat Berpeluang Jadi Home Base Klub Liga 1 dan Liga 2, Ini Kata Dispora Kabupaten Bandung
“Yang harus dilakukan adalah melakukan investigasi lapangan secara detail sehingga dapat mengetahui faktor penyebab utama lonjakan harga beras ini, sehingga langkah antisipasi untuk menjawab masalah tepat sasaran,” imbuh Robert.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.