JABAR EKSPRES – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons santai Putusan MK terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Pihaknya masih menunggu aturan turunan atau teknis terkait putusan tersebut.
Hal itu diungkapkan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, Senin (30/6). “Putusan MK itu final dan mengikat. Jadi kami tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan,” ucapnya di sela mengikuti, Walk, Run & Fun yang digelar PKS di Kota Bandung itu.
Al Muzzammil melanjutkan, putusan MK itu baru terbit. Saat ini perundangan teknis atau turunan dari putusan itu juga masih belum dibahas detail oleh DPR RI maupun eksekutif. “Undang – undangnya juga belum dibahas di komisi. Jadi ditunggu saja nanti teknisnya,” sambungnya.
Baca Juga:Modus Beli Gorengan, Dua Pria di Banjar Kedapatan Curi Sepeda MotorHelaran Budaya Tutup Rangkaian Hari Jadi Bogor ke-543, Ribuan Warga Diminta Lestarikan Lingkungan
Namun Al Muzzammil menegaskan bahwa PKS selalu siap dalam skema pemilu apapun. “Kami selalu siap. Mudah-mudahan PKS juga lebih baik (hasil.red),” tegasnya.
Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu menambahkan, pihaknya juga menerima terkait keputusan MK tersebut. “Kan tidak ada opsi lain selain menerima keputusan itu. Kami menghormati,” jelasnya.
Haru melanjutkan, sejalan dengan sikap Presiden PKS, pihaknya juga masih menunggu norma turunan atau aturan teknis terkait putusan itu. Menurutnya implementasi putusan itu memiliki sisi positif dan negatif.
Misalnya dari jabatan legislatif yang memungkinkan lebih panjang. “Katanya teman-teman DPRD (terpilih.red) malah senang karena masa jabatannya diperpanjang,” cetusnya.
Namun dari sisi eksekutif juga bakal menjadi persoalan. Mengingat jika posisi kepala daerah harus diisi Penjabat (Pj) hampir sekitar 2 tahun utuk menunggu Pilkada.
Kemudian dari sisi beban kerja, pemisahan pemilu nasional dan daerah itu cukup memberi angin segar. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 terasa cukup melelahkan bagi kader dan simpatisan partai.
“Pemilu kemarin sangat melelahkan. Kami sudah all out (Pileg dan Pilpres.red), lalu langsung masuk ke Pilkada. Secara fisik dan psikis, ini berat. Maka kalau memang dipisah, justru ada ruang untuk recovery,” jelasnya.
Baca Juga:Si Jalak Harupat Berpeluang Jadi Home Base Klub Liga 1 dan Liga 2, Ini Kata Dispora Kabupaten BandungMinggu Ini, Ketua DPRD Bakal Panggil Kadisdik Soal Dugaan ASN Selingkuh
Kemudian menurut Haru, soal biaya tentu sama-sama besar. Karena pemilu maupun pilkada serentak atau dipisah tetap harus keluar biaya.