JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Program yang menggunakan uang APBN ratusan triliuan rupiah itu, menuai masalah serius. Sebab pada pelaksanaannya banyak terjadi keracunan sampai praktik pengurangan menu MBG.
Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunanMBG. “Berdasarkan pemantauan JPPI, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Berarti, terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Senin (29/9/2025).
Pada bulan September, jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025) dengan korban mencapai 2.197 anak. “Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” kata Ubaid.
Baca Juga:Penuhi SLHS, Dinkes Ciamis Gelar Pelatihan bagi Dapur MBGBuntut KLB Keracunan di Garut, Legislator Dorong Evaluasi Program MBG
JPPI mengecam respons pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdapat kasus keracunan. Dia pun mempertanyakan SPPG lain yang juga terbelit berbagai masalah lain. Menurut dia, hal tersebut merupakan pendekatan tambal sulam, serta dinilai sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan. “Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu,” tutur Ubaid.
Gizi Buruk hingga Dominasi Purnawirawan TNI
Pertama, pemahaman gizi dan pangan yang buruk. Misalnya, soal menu yang disajikan. Masalahnya, terang Ubaid, tidak hanya berhenti pada kualitas gizi, melainkan juga adanya penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber daya pangan lokal. Hal itu dianggap justru bertentangan dengan jargon swasembada pangan pemerintah.
Kedua, kepemimpinan yang keliru. Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dikelola oleh pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan, justru didominasi oleh purnawirawan militer. Masalah terakhir mengenai eksklusi sekolah dan partisipasi masyarakat sipil. JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG hingga ada evaluasi menyeluruh dan sistem akuntabilitas juga jaminan keamanan pangan terbukti kuat.