Proses tersebut tidak instan. Tahap pertama adalah inspeksi kesehatan lingkungan untuk memeriksa kondisi fisik dapur. Tahap kedua adalah Pelatihan Keamanan Pangan (PKP), di mana minimal 50% karyawan penangan pangan harus memiliki sertifikat kompetensi ini. Tahap ketiga dan paling kritis adalah uji laboratorium terhadap air, sampel makanan, dan kebersihan peralatan.
Merespons insiden di Ciamis, Bupati Herdiat Sunarya menyatakan keprihatinan mendalam dan mengerahkan seluruh jajaran terkait. Namun, dengan hati-hati, ia belum menyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB). “Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan kelalaian, Pemkab Ciamis akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Wali Kota Banjar, Supriana, yang menekankan bahwa investigasi dan uji laboratorium mutlak diperlukan untuk memastikan penyebab pasti keracunan.
Baca Juga:Penuhi SLHS, Dinkes Ciamis Gelar Pelatihan bagi Dapur MBGBuntut KLB Keracunan di Garut, Legislator Dorong Evaluasi Program MBG
Di tengah vakumnya sertifikasi ini, suara kritis datang dari pakar hukum. Ketua Pusat Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Hendra Sukarman, mendesak agar semua dapur MBG segera mengantongi SLHS. “Semua pengelola dapur, baik yang terlibat dalam MBG, rumah makan, katering, hotel, hingga dapur rumah tangga sekalipun, perlu menyesuaikan diri dengan norma hukum serta ketentuan kesehatan yang berlaku,” tegas Hendra.
Ia menekankan bahwa sertifikasi ini adalah jaminan bahwa proses pengolahan makanan telah melalui prosedur yang aman dan higienis. Hendra bahkan mendorong DPRD Ciamis untuk memanggil semua pengelola fasilitas terkait MBG dan rumah sakit untuk dievaluasi. “Langkah ini penting supaya tidak ada lagi kejadian yang merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat Ciamis,” pungkasnya.
IDI Jabar Soroti soal Penyediaan Program Tersebut
Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Provinsi Jawa Barat (Jabar), ikut menyoroti soal pemberian MBG yang banyak menimbulkan masalah salah satunya kasus keracunan massal.
Menurut Ketua IDI Jabar Moh Luthfi, dalam pandangannya, pihaknnya menyoroti soal penyajian terhadap pemberian MBG tersebut.
“Sebetulnya program MBG ini kita support (dukung), karena memang ada kebutuhan untuk masyarakat khususnya (pemberian) gizi pada anak. Tapi dengan adanya (kasus) keracunan ini, perlu dilakukan review (evaluasi) khususnya dalam penyajian makanan,” ucapnya.