JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggapi santai aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan setelah kegiatan penandatanganan kolaborasi terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, Jumat (16/5) sore.
Dedi Mulyadi merespons bahwa walk out itu adalah hak politik.
“Itu kan hak setiap orang. Setiap parpol berhak untuk mengekspresikan kepentingan politiknya,” cetusnya di Gedung Pakuan.
Diketahui, Peristiwa menarik terjadi saat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (16/5). Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Walk Out.
Baca Juga:Demi Keselamatan, 19 Jiwa Terdampak Longsor Lembang akan DirelokasiDiduga Terlibat Praktik Haji Ilegal, 2 WNI Asal KBB dan Tasikmalaya Ditangkap di Arab Saudi
Hari itu Rapat Paripurna akan membahas sejumlah agenda. Yakni pandangan fraksi terhadap usulan Raperda yang diusulkan Pemprov Jabar. Termasuk padangan Gubernur atas usulan raperda yang disampaikan DPRD.
Namun setelah rapat dibuka oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi. Pihaknya kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Salah satunya saat Musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu.
Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan menuturkan, langkah yang dilakukan itu bukan hanya demi kepentingan fraksi tapi demi kehormatan Lembaga DPRD Jabar. “Bahwa Gubernur menyampaikan tak perlu lagin rapat dengan DPRD,” cetusnya.
Memo melanjutkan, keberadaan DPRD itu mestinya satu kesatuan dalam pembangunan. “Harusnya saling menunjang, Saling memperkuat bukan saling mentiadakan. Kami 120 orang ini kan mewakili rakyat,” tegasnya.
Menurut Memo, tidak semestinya lembaga DPRD dilecehkan. “Kami fraksi WO demi martabat DPRD. Bukan fraksi. Kami merasa prihatin DPRD direndahkan. Kami perlu berbuat,” cetusnya.
Anggota Fraksi PDIP Jabar Doni Maradona Hutabarat menambahkan, pihaknya belum membahas lebih lanjut apakah akan mendorong untuk mengeluarkan hak interpletasi DPRD. Tapi yang jelas meminta klarifikasi dari Gubernur.
“Dia kan pemimpin. Negara dibangun kan pakai konsep trias politika. Ada eksekutif yudikatif dan legislatif,” katanya.
Baca Juga:Usai Persib Kontra Persita, Lalin Pasteur Diprediksi Padat Malam IniPengawasan Lemah, Privatisasi Air oleh Industri di Bandung-Sumedang Harus Segera Ditindak!
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Dedi Mulyadi itu terlalu mendiskriditkan. “Bahkan bisa melecehkan. Lembaga yang dilecehkan, otomatis anggota dilecehkan,” tuturnya.(son)