BANDUNG – Usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang terkait rencana anggarkan Rp1 Miliar untuk pembelian ponsel, diklarifikasi Teddy Rusmawan selaku Ketua DPRD Kota Bandung. Pengadaan tersebut, katanya, dibatalkan.
“Karena itu perencanaan tahun lalu (2021) kita tidak mengetahui ada situasi begini. Tentunya kami di DPRD mendengar, kami dapat masukan dari beberapa fraksi, dan untuk keputusan terkait dengan pengadaan ponsel maka kami pimpinan DPRD mengintruksikan ke Setwan, karena teknis operasional itu di Setwan. Ini (pengadaan ponsel) untuk dibatalkan,” ujarnya saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (22/2).
Hal demikian setidaknya membawa angin segar bagi publik. Terlebih, selain dihantam pandemi, kelangkaan minyak goreng, dan kesulitan mendapatkan tahu serta tempe. Masyarakat nyaris meradang dengan kelakuan wakil rakyatnya.
Untuk diketahui, pengadaan ponsel tersebut tertuang di dalam halaman sirup.ikpp.go.id dengan kode RUP 31161257 dengan nama paket pengadaan smartphone.
Bahkan dalam halaman tesebut juga, disebutkan bahwa total pagu atau anggaran yang disediakan untuk pengadaan ponsel sebesar Rp 1.085.648.300 atau Rp1 miliar lebih.
Sementara itu, jika dirinci dengan total anggaran tersebut, seluruh anggota DPRD Kota Bandung dengan jumlah sebanyak 47 orang akan mendapatkan smartphone dengan harga sebesar Rp 23 juta lebih per unitnya.
Namun, kabar tersebut keburu sampai di telinga masyarakat. Sontak menjadi sorotan dan mengundang komentar dengan respon yang nyaris serupa.
“Teu cageur (enggak waras), kalau menyalonkan diri mending jangan dipilih lagi, deh,” ucap Heri Susanto, 45, seorang pengemudi ojek online, kepada wartawan Jabar Ekspres, Selasa (22/2).
Heri yang biasa mangkal di Pasteur ini mengatakan, apabila sekadar beli ponsel semestinya mampu pakai uang pribadi saja. “Harusnya mah beli sendiri, dong. Jangan dibebankan ke negara,” sambungnya.
Ia menambahkan, hal tersebut beralasan sebab kondisi sekarang sedang susah. Apalagi masih dibayangi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini.
Sementara itu, Dana, 52, seorang penjahit baju di wilayah Cihampelas menyesalkan rencana dewan soal pengadaan handphone tersebut.
“Sedangkan, saya untuk punya uang Rp 100 ribu aja susah. Lagi pandemi gini juga. Tapi para dewan malah begitu, ya, gimana,” katanya.
