BANDUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Teddy Rusmawan menanggapi penurunan level di Kota Bandung, pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus nanti.
Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus menyiapkan beberapa opsi yang dimungkinkan pada Instruksi Mentri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait dengan relaksasi di level 3 ini.
“Kami tadi sudah sepakat dengan Pak Wali Kota untuk tidak euforia, tapi tentunya Pemerintah Kota Bandung harus mempersiapkan beberapa hal yang di mungkinkan di Inmendagri terkait dengan relaksasi beberapa hal,” ucapnya saat ditemui di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Selasa (24/8).
Teddy menuturkan persiapan untuk relaksasi, hal yang paling utama disiapkan yakni masalah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Sebab, dia mengatakan pihaknya sangat mendorong agar pelaksanaan PTM terbatas segera terlaksana.
“Jadi salah satunya yang desakannya sangat kuat, itu terkait dengan PTM. Prinsip DPRD mendorong agar PTM ini bisa dilaksanakan, tetapi dengan beberapa catatan,” katanya.
Dia juga menambahkan, dengan adanya beberapa catatan kesiapan pelaksanaan PTM tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di sekolah harus melibatkan masyarakat, pihak RW, Kelurahan, dan Kecamatan.
“Jangan sampai ada izin masuk di tingkat kelurahannya dan kecamatan di izinkan tapi di tingkat kota nya tidak. Ini juga perlu diperbaiki, jadi satgas di sekolahnya itu harus diperluas, dan yang kedua harus berbasiskan data,” ujarnya.
Terkait hal itu, Teddy juga mengatakan Pemkot Bandung harus lebih melihat ke tingkat RW. Sebab, jika misalnya di tingkat tersebut sudah hijau, maka dimungkinkan PTM bisa berjalan.
“Jadi Pemerintah Kota Bandung, itu harus lebih men zoom ke tingkat RW. Kalau misalnya RW itu zonanya hijau, itu dimungkinkan (PTM) dan kalau merah, jangan dilihat satu kecamatan harus dibuka semuanya,” paparnya.
Selain itu, Teddy menyampaikan Pemkot Bandung harus melihat kesiapan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung.
“Kemudian yang ke tiga, dilihat dari kesiapan sekolah itu sendiri. Jadi ada sekolah yang memang mampu melakukan PJJ karena siswa-siswanya mampu, dan itu juga diberikan ruang oleh orang tua untuk boleh mengikuti PTM atau PJJ. Sehingga yang berkemampuan bisa diberikan ruang PJJ, boleh juga hybrid, dan boleh juga masuk tapi di atur,” pungkasnya. (mg4)
