BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendorong pemerintah pusat untuk tidak memukul rata penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Dia menyampaikan, perlu ada pertimbangan yang matang oleh pemerintah pusat. Sebab, agar tidak berdampak pada kinerja pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai pukul rata 100 persen, karena di kita yang dulu ketika tahun 2009 kami masuk DPRD, awal itu ASN di Kota Bandung mencapai 27.000, sekarang ini sudah menurun jadi sudah sangat efisien sekali,” ujarnya kepada wartawan di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung Jabar, Senin (6/6).
Menurutnya, jumlah ASN di Pemkot Bandung saat ini sekitar 15.000. Jika ada yang pensiun, maka tidak otomatis diganti oleh pemerintah pusat. Pihaknya saat ini terus melakukan analisis dan kajian terkait kebijakan tersebut.
“Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini, karena boleh jadi menurut hemat kami akan berdampak pada kinerja juga untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota terkait pelayanan di masyarakat,” imbuhnya.
“Kita juga terus menganalisis terkait hal ini, dari pemerintah kota baru proses pengkajian tapi kita lihat harus betul-betul mempertimbangkan. Jadi mana saja yang memungkinkan dan mana saja yang tidak memungkinkan,” sambungnya.
Apabila kebijakan tersebut terealisasi, maka harus dilakukan langkah antisipasi dari pemerintah kota menyangkut tenaga honorer yang akan dikurangi secara bertahap.
“Harus betul-betul di cek dulu dipertimbangkan sekali mana yang harus pertama kali dirasionalisasi tidak serta merta seluruhnya menurut kita,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak merekrut pekerja honorer. Sebagai gantinya, Pemda diminta merekrut pekerja alih daya atau outsourcing.
