JABAR EKSPRES – Praktik pengendalian proyek oleh oknum di luar struktur pemerintahan terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, Jawa Barat. Seorang pengusaha kontraktor yang dijuluki “LO” diduga kuat menjadi pengendali di balik layar atas sejumlah proyek strategis di kota tersebut.
Julukan LO sendiri merupakan singkatan dari Liaison Officer atau petugas penghubung. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut berubah menjadi penguasa bayangan yang menentukan arah proyek-proyek pemerintah. Ia bukan pejabat, bukan kepala dinas, dan tidak pernah dilantik dengan sumpah jabatan. Namun pengaruhnya disebut-sebut melebihi para pejabat struktural di lingkungan Pemkot Banjar.
Berdasarkan hasil investigasi, terungkap bahwa pengusaha tersebut memiliki modal politik yang disuntikkan pada Pilkada 2024 lalu. Sejak Wali Kota Sudarsono dan Wakilnya Supriana dilantik, hampir proyek strategis di Kota Banjar berada dalam kendali dan aturan main yang ditetapkan oleh pengusaha yang disebut “LO” itu.
Baca Juga:Pemkot Banjar Akan Bakar Rp1,8 M untuk Bayar THR?Pemkot Banjar Ajukan Pinjaman Rp21 Miliar ke Bank BJB untuk Bayar THR ASN dan P3K
Sumber di lingkungan eksekutif mengungkapkan bahwa kontribusi LO pada pilkada lalu mencapai angka yang cukup tinggi. Dalam logika investasi politik, hal tersebut tentu membutuhkan imbalan.
“Wali Kota saat ini seperti terjebak dalam lingkaran timbal balik jasa. Beliau tak bisa berkutik karena terikat janji politik. Proyek-proyek diserahkan dan diatur sepenuhnya oleh LO,” ungkap sumber yang enggan disebutkan identitasnya, awal Februari 2026 lalu.
Aktivis Eks Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB), Sulyanati, menyoroti dampak negatif dari keberadaan tim pendukung yang terlalu dominan.
“Pada awalnya kami menghargai langkah Wali Kota sebagai pemangku kebijakan dalam menentukan LO maupun konsultan, dengan harapan besar demi percepatan pembangunan. Namun harapan tersebut kini tidak membuahkan optimalisasi,” tegasnya.
Sulyanati membeberkan bahwa hubungan di internal pemerintahan menjadi tidak harmonis. Munculnya sosok LO yang terlalu dominan menciptakan ketidakpercayaan di lingkungan birokrasi.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya beban biaya tambahan yang sulit dipertanggungjawabkan secara transparan. Beban tersebut pada akhirnya ditanggung oleh APBD dan masyarakat Banjar.
“Patut diduga menimbulkan opini liar bahwa Pemkot berutang ke pihak-pihak tertentu. Ini jelas merugikan posisi pemerintah,” tambah Sulyanati.