Soedrajat mengingatkan agar keberadaan LO tidak menjadi sumber masalah hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah maupun kepala daerah itu sendiri. “Kita tidak ingin LO bukannya membantu, malah menjadi sumber masalah hukum seperti kasus-kasus yang pernah menimpa pimpinan daerah sebelumnya. Ini yang akan menjadi fokus pengawalan kita,” tegasnya.
Ancaman itu bukan isapan jempol. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Bupati Cilacap, Bupati Rejang Lebong, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, semuanya terjaring OTT dengan modus serupa, yakni pengendalian proyek dan setoran dari kontraktor.
Saat dikonfirmasi, Wali Kota Sudarsono memilih enggan berkomentar. “Tidak apa-apa, tidak ada LO atau petugas apapun. Saat ini saya masih enggan berkomentar,” tutupnya singkat. (CEP)