JABAR EKSPRES – Kelangkaan pasokan Minyakita yang masih terjadi di sejumlah pasar tradisional mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Bandung, Achmad Muhtar.
Menurutnya, persoalan utama yang saat ini dihadapi masyarakat bukan semata-mata harga, melainkan lemahnya pengawasan dan distribusi yang menyebabkan minyak goreng subsidi sulit diakses sesuai tujuan program pemerintah.
Achmad menilai kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasi distribusi di tingkat pasar.
Baca Juga:Rumah Dadan Hindayana di Sentul Ternyata Sudah Disewa Tiga Bulan, Security Sebut Kerap Digunakan untuk RapatRumah Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Digeledah Kejagung, Petugas Bersenjata Laras Panjang Turun ke Sentul
Hal itu terlihat dari masih tingginya harga Minyakita yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat keterbatasan pasokan.
“Jika pemerintah hanya fokus pada wacana kenaikan HET tanpa terlebih dahulu membenahi rantai distribusi, maka persoalan yang dihadapi masyarakat tidak akan selesai. Yang dibutuhkan saat ini adalah jaminan ketersediaan barang di pasar, bukan sekadar penyesuaian harga,” ujar Achmad saat dimintai tanggapan, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, Minyakita merupakan program intervensi pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, kelangkaan yang terjadi dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa sistem distribusi belum berjalan optimal.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga penyaluran ke pasar tradisional.
Pasalnya, ketika pasokan resmi tersendat, pedagang terpaksa mencari barang dari jalur lain dengan harga lebih tinggi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
“Fakta bahwa pedagang memiliki modal untuk membeli tetapi kesulitan memperoleh barang menunjukkan persoalannya ada pada distribusi. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa mekanisme pengawasan belum efektif,” katanya.
Baca Juga:Usai Kepastian Hukum, Farhan Ajak Semua Pihak Fokus Bangun BandungPemotor Tewas Usai Tabrak Truk Mogok di Gunung Putri Bogor
Achmad juga mengingatkan bahwa kenaikan harga di tingkat pasar berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap program subsidi yang selama ini digulirkan pemerintah.
Masyarakat akan mempertanyakan efektivitas kebijakan apabila barang subsidi justru sulit ditemukan dan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan.
“Program subsidi akan kehilangan legitimasi ketika masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Pemerintah harus memastikan barang tersedia dan mudah diakses sebelum berbicara mengenai penyesuaian harga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi di lapangan serta membuka data penyaluran secara transparan agar publik dapat mengetahui titik-titik hambatan yang menyebabkan pasokan tersendat.