JABAR EKSPRES — Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Bandung di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal serta rendahnya integritas birokrasi di tingkat pemerintah daerah.
Diketahui, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, diperiksa oleh Kejari Bandung sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkup Pemkot Bandung tahun 2025.
Baca Juga:Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Erwin Tegaskan Tak Ada OTTDugaan Korupsi Menyeret Wakil Wali Kota Erwin Belum Jelas, Kejari Bandung: Masih Proses Penyelidikan!
Pengamat kebijakan publik Independent, Prof Achmad Muhtar, menilai bahwa kasus ini bukan hanya persoalan individu, melainkan mencerminkan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan transparan.
“Kalau kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan muncul di level pemerintahan kota, itu tanda ada sistem yang tidak berjalan. Pengawasan internal lemah, dan mekanisme check and balance di birokrasi daerah tidak efektif,” katanya saat dihubungi, Jumat (31/10).
Menurutnya, pola seperti ini sering berulang di banyak daerah, terutama ketika proses pengadaan dan pelaksanaan proyek publik tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan keterbukaan data.
“Selama dokumen proyek dan anggaran tidak terbuka ke publik, potensi penyimpangan akan terus ada. Keterlambatan proyek dan dugaan korupsi itu biasanya dua sisi dari koin yang sama,” tambahnya.
Achmad mendesak agar Inspektorat Kota Bandung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Pemkot.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya individu yang terlibat, tapi juga sistemnya. Seluruh proses anggaran, terutama proyek fisik seperti drainase, harus dievaluasi agar tak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa pemeriksaan terhadap wakil wali kota menjadi sinyal penting bahwa aparat penegak hukum kini mulai menelusuri dugaan penyimpangan lebih dalam.
Baca Juga:Erwin Diperiksa Kejari, Berikut Perjalanan Politik Wakil Wali Kota BandungIsu OTT Dibantah, Kejari Bandung: Erwin Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
“Kalau pejabat setingkat wakil wali kota sudah diperiksa, berarti kasusnya serius. Ini momentum bagi Pemkot Bandung untuk memperkuat tata kelola dan menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi,” tuturnya
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan bahwa dirinya hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dan siap membantu penyidik untuk memberikan klarifikasi.