Jabar Ekspres- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa tuntas pada tahun 2026.
Hal ini disampaikan saat menghadiri rembug warga bertajuk koordinasi pengentasan kemiskinan di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/6/2025).
Menurut Cak Imin, pemerintah terus melakukan perbaikan dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk pembenahan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat miskin agar bisa mandiri.
Menurutnya, angka kemiskinan nasional saat ini masih berada di kisaran 5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4,5 persen pada 2029.
“Orang miskin tidak boleh melebihi lima tahun mendapatkan bantuan kecuali dua golongan, yakni manula dan disabilitas. Sisanya harus melalui proses pemberdayaan agar bisa mandiri. Kita siapkan pekerjaan terutama bagi usia produktif,” ujarnya.
Baca Juga:Korupsi Subkontrak Ilegal di Anak Perusahaan MUJ: Kemungkinan Ada Tersangka Baru!Get The Fest Usung Isu Lingkungan, Sampah Plastik di HUT Cimahi Diolah Jadi Solar Lewat Teknologi Pyrolysis
Ia juga menegaskan pentingnya implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai panduan kerja bersama lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Saya mohon kepada para menteri, pimpinan BUMN, dan lembaga untuk benar-benar melaksanakan Inpres itu. Saya akan terus mengingatkan karena ini amanat langsung dari Presiden, yang ingin kemiskinan segera tertangani, targetnya 2026 nol persen dan 2029 benar-benar kokoh,” tegasnya.
Selain itu, dalam Inpres tersebut juga mengarahkan agar seluruh pemangku kepentingan menjadi satu kesatuan dan bersinergi. Salah satunya dalam mendorong sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan koperasi.
“Di tahap awal, kepala desa harus mensinergikan antara Bumdes dan koperasi. Pada akhirnya keduanya harus sehat dan siap berkompetisi secara produktif,” katanya.
Cak Imin juga menyoroti peran masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyebut, warga miskin juga harus memiliki inisiatif dan tidak hanya mengandalkan bantuan.
“Dari dialog tadi, harus ada pihak yang proaktif, termasuk masyarakat miskin yang tidak boleh lagi menunggu. Harus termotivasi untuk berbuat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menyinggung persoalan bank emok atau praktik pinjaman berbunga tinggi yang marak di masyarakat.
Baca Juga:Pemkab Bogor Bangun Creative Hub, Dorong Kreativitas Anak MudaWali Kota Ngatiyana Soroti Sejumlah Masalah di Hari Jadi Cimahi ke-24
“Mayoritas rakyat, termasuk di sini, terlibat dengan rentenir. Kita harus antisipasi. BMUN, perbankan nasional, APBN, dan APBD harus bahu-membahu menuntaskan persoalan yang mencekik rakyat,” ujarnya.