JABAR EKSPRES – Alih fungsi lahan pertanian di Kota Bandung semakin masif, terutama dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan perumahan.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, Hannah, mengatakan, kondisi ini perlu perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam hal kebijakan perlindungan lahan pertanian.
“Pembangunan masif di Bandung, khususnya di sektor infrastruktur, sangat mengancam keberadaan lahan pertanian. Jika ini terus berlangsung, kita akan kehilangan ruang terbuka hijau, yang juga berfungsi sebagai daerah resapan air,” ujar Hannah saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (12/2).
Menurut Hannah, kawasan Bandung Timur yang selama ini menjadi sentral pertanian di kota ini, sangat rentan terhadap alih fungsi lahan.
Hannah menilai, pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan moratorium atau pembatasan ketat terhadap izin pembangunan perumahan di wilayah-wilayah yang masih memiliki sawah.
“Penting untuk ada moratorium terhadap investasi properti yang berpotensi mengancam sawah yang tersisa. Jika tidak, kita akan kehilangan lahan pertanian,” katanya.
Lebih lanjut, Hannah menjelaskan bahwa pergeseran atau perubahan fungsi lahan sawah ini memiliki dampak luas.
“Alih fungsi lahan ini bukan hanya soal berkurangnya produksi pangan, tetapi juga berdampak pada kestabilan politik dan sosial. Ketika harga pangan, seperti beras, naik, ini bisa menimbulkan goncangan sosial,” ujarnya.
BACA JUGA: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Sebut Enam Kelurahan Masih Rentan Pangan
Selain itu, perubahan fungsi lahan juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. “Lahan sawah berfungsi penting sebagai daerah resapan air, yang jika hilang, akan memperburuk risiko banjir dan menurunkan kualitas hasil pertanian,” jelasnya.
Maka, Hannah menekankan perlunya kebijakan yang melindungi kawasan pertanian dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem.
Pemerintah, menurutnya, juga harus memperhatikan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pemerintah perlu memperhatikan kesempatan kerja dan usaha di bidang pertanian yang terancam hilang. Dukungan terhadap petani, seperti penguatan koperasi, sangat penting agar mereka tetap bisa bertahan dan sejahtera,” tambahnya.
Hannah juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang.
“Perlindungan lahan pertanian harus dimasukkan dalam regulasi yang lebih kuat, seperti dalam rencana tata ruang wilayah. Ini harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
