JABAR EKSPRES – Persoalan sampah, kemiskinan, dan infrastruktur menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cimahi Selatan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta program ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar, menegaskan bahwa sampah bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi peluang ekonomi.
Ia mendorong setiap kelurahan dan RW untuk aktif dalam pengelolaan sampah agar tercipta kebiasaan yang lebih baik di masyarakat.
BACA JUGA:Sampah Sisa Program MBG Berpotensi Ekonomi, Pj Wali Kota Cimahi Soroti Ini!
“Mengapa kita tidak menerapkan pengelolaan sampah di semua kelurahan dan RW di Cimahi? Sosialisasi memang tidak mudah, tetapi jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan masyarakat bisa berubah,” ujar Benny, Jumat (7/2/2025).
Menurutnya, sampah yang dikelola dengan baik dapat bernilai ekonomis, baik melalui daur ulang maupun pemanfaatan untuk pertanian.
Salah satu langkah konkret yang tengah didorong adalah memperluas program Kelompok Wanita Tani (KWT) guna meningkatkan ketahanan pangan.
“Melalui KWT, warga tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga memperoleh penghasilan tambahan dengan menjual hasil panennya,” jelasnya.
BACA JUGA:Pj Wali Kota Cimahi Sebut Pengelolaan Sampah Bisa Jadi Solusi Ekonomi
Sebagai contoh, di Kelurahan Cipageran, warga yang tergabung dalam KWT mampu menjual cabai rawit dengan harga lebih terjangkau, sekitar Rp20.000 per kilogram, dibanding harga pasar yang mencapai Rp80.000 per kg.
Benny optimistis, jika program ini diperluas, ketahanan pangan dan daya beli masyarakat Cimahi bisa meningkat secara signifikan.
Selain isu sampah dan ketahanan pangan, infrastruktur menjadi perhatian utama dalam Musrenbang kali ini. Camat Cimahi Selatan, Ceppy Rustiawan, menyatakan bahwa penanganan banjir dan genangan air mendesak untuk segera ditangani.
“Sampah masih menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani agar tidak berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Ceppy.
Ia menambahkan, program “Cimahi Selatan Terintegrasi” tengah disiapkan untuk memperbaiki sistem drainase dan mencegah risiko banjir. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem serta pencegahan dan penanganan stunting.
