Gruduk Kantor DPRD Jabar, Ratusan Guru Honorer Minta Kejelasan Nasib!

JABAR EKSPRES – Ratusan guru honorer, menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), Senin (13/1).

Dalam aksinya tersebut, ratusan guru honorer yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri itu meminta kejelasan kepada pemerintah khususnya Pemprov Jabar terkait nasib ke depan.

“Ini merupakan bentuk kekecewaan kami (para guru honorer), karena selama 3 tahun sedikit sekali yang bisa direkrut atau (menjadi ASN PPPK),” ujar Ketua FKGH Jabar Yudi Nurman Fauzi, saat ditemui di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (13/1).

Berdasarkan penilaiannya, Yudi mengaku perekrutan ASN atau PPPK dari tenaga pendidik atau guru honorer, hingga saat ini belum dilakukan secara maksimal khususnya oleh Pemprov Jabar.

Padahal jika merunut Undangan-undangan ASN Tahun 2023, menurut Yudi sudah sangat jelas bahwa honorer khususnya di tenaga pendidik harus segera diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

BACA JUGA: DPRD Cimahi Siap Bahas Janji Politik Wali Kota Terpilih dalam RPJMD dan Anggaran 2025

“Tetapi faktanya dari tahun 2021 (lalu) kita tidak bisa mengikuti seleksi. Dan sampai terakhir kemarin di akhir tahun 2024, kita diseleksi dengan hasil yang memang masih sedikit yang direkrut menjadi ASN PPPK,” katanya.

Berdasarkan pantauannya, Yudi menambahkan proses perekrutan ASN atau PPPK untuk tenaga pendidik kemarin, hanya mencapai sekitar 1.529 orang di setiap tahunnya.

“Ada juga tenaga teknis di dinas, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah untuk guru (yang diangkat) setiap tahunnya sekitar 1.529, sementara untuk tenaga teknis setahunnya hanya 65 orang. Jadi kami sekarang menegaskan, bahwa saat ini kami sudah berada puncak kekecewaan dari tahun 2021 sampai 2025 ini,” ungkapnya.

Dengan adanya aksi ini, Yudi berharap pemerintah bisa terus memperhatikan nasib honorer khususnya kepada tenaga pendidik atau guru.

“Yang kami tuntut sekarang adalah keseriusan pemerintah, bahwa kami ini tenaga non ASN (honorer) yang mengabdi di sekolah negeri itu adalah anak kandung Pemprov Jabar, kami bukan siapa-siapa. Jadi melalui aksi ini kita bisa meluapkan 3 tahun kekecewaan kami kepada pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah bisa segera menuntaskan kami (diangkat sebagai ASN atau PPPK),” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan