Tinta Elizabeth

 

AnalisAsalAsalan

Ahli dalam hal mengatur wilayah dan negara? Nanti muncul lagi guyonan, “Syarat jadi presiden, sudah pengalaman minimal 5 tahun, karena kita butuh yang pengalaman.” Hahahahaha

 

Liam Then

Kwkwkwkkwkw. Saya sempat kepo dulu ,sempat browsing asal muasal QR code. Ternyata dari Jepang. Dikembangkan pertama kali oleh perusahaan Jepang. Denso Wave. Hebat memang orang Jepang. Pinter-pinter penemunya. Bikin saya agak miris juga. Melihat ketimpangan level. Disini ,. Sekelas pemimpin partai penting di Indonesia ,begitu gampang di lengserkan hanya terkait masalah amplop. Manuver klasik masih dipakai jadi tradisi ,kalo dah berebut posisi. Ah sudahlah, besok saya sarapan pisang kepok mengkal goreng, dilabur susu kental manis saja. Lebih langsung terasa efeknya.

 

Johan

Sebenarnya kurang elok, hal seperti ini menjadi masalah besar yang mengguncang sebuah partai politik yang sudah survive puluhan tahun. Perlu langkah khusus yang harus diambil berkaitan dengan isu amplop ini. Supaya masalah amplop tidak menjadi polemik lagi ke depannya, perlu ada terobosan baru, menyesuaikan metode memberi imbalan balas jasa yang sesuai zaman kekinian. Misalnya sarung, yang motifnya kotak-kotak itu. Sedikit di modifikasi dengan campuran motif Barcode atau QR Code, yang nge-link ke rekening yang pakai sarung. Yang ingin memberi imbalan tinggal scan pakai ShopeePay atau GoPay. Dengan metode seperti ini, tidak perlu amplop-amplop-an lagi, tidak perlu ada ketua partai yang dipecat lagi. Paling nantinya untuk orang yang mau scan harus lebih sopan, jangan scan pada bagian yang terletak di dekat daerah “burung” yang empunya sarung. Juga, nanti HPnya bisa error terkena gelombang sinyal syahwatic ultra high frequency 3.000 MHz.

 

yea aina

Sistem meritokrasi cukup efektif diterapkan Tiongkok. Penjenjangan karier para politikus//pimpinan berdasarkan kapabiltas atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Dari tulisan Abah Dis “Partai Amplop” ini, kita semakin tahu. Bahwa sistem penjenjangan karir politikus/pemimpin di sini, masih kental berlaku pola MERESTUKASIH. Seorang kandidat ketum partai ataupun Mentri, harus mengantongi tiket RESTU dari seseorang yang lebih berkuasa (calon atasannya). Bagaimana cara mendapatkan RESTU, anda sudah tahu. MERESTUKASIH mungkin saja tidak perlu mempertimbangkan kapabilitas dan prestasi, cukuplah dilihat berapa banyak tabungannya atau kelas sosial (trah politik) seseorang. Maka tak perlu heran, bila kita melnyaksikan pernyataan dan cara pengambilan kebijakannya tidak bijak.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan