JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya mulai melakukan penataan kawasan Singaparna yang selama ini dinilai semrawut. Sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi yang menjadi wajah daerah.
Namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang memerlukan penanganan serius. Di kawasan Alun-alun Singaparna misalnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) tampak menguasai badan jalan, bahu jalan hingga trotoar. Selain itu, trotoar juga dipenuhi tiang listrik dan tiang telekomunikasi yang berdiri berjejer tanpa penataan yang rapi.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, kini menggencarkan monitoring langsung ke lapangan bersama sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa setempat. Dalam kesempatan tersebut, Cecep berdialog dengan para pedagang dan mengingatkan agar aktivitas usaha tidak melanggar aturan.Ia meminta para PKL tidak mendirikan bangunan di atas trotoar maupun berjualan di bahu jalan yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum dan ketertiban kawasan.
Baca Juga:Kampung Naga Ditutup Tiga Bulan, Sejumlah Destinasi Alternatif Bisa Jadi PilihanGandeng Konsorsium Korea Selatan Siapkan Nakes Indonesia Berstandar Global
Selain itu, Cecep menginstruksikan kepala desa setempat untuk segera mendata seluruh PKL dan pengguna fasilitas umum di sekitar kawasan Alun-alun Singaparna. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk mengundang para pedagang dalam pertemuan yang difasilitasi pemerintah desa guna memberikan pemahaman sekaligus peringatan terkait rencana penataan kawasan.“Pilihannya, mau menertibkan sendiri atau kita yang tertibkan,” tegas Cecep saat meninjau lokasi, belum lama ini.
Menurut Cecep, upaya penataan dan penertiban pasti akan memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen memulai pembenahan demi mewujudkan Singaparna yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
“Kita ingin Singaparna yang bersih dan rapi. Hayu urang babarengan kompak. Pamarentah bener digawena, masyarakat teu hese diurusna (Pemerintahnya bekerja dengan baik, masyarakatnya jangan sulit diatur),” ujarnya.
Wacana Pujasera untuk PKL
Tak hanya melakukan penertiban, Cecep juga menyiapkan solusi bagi para pedagang yang selama ini berjualan di fasilitas umum. Pemerintah daerah berencana memusatkan aktivitas PKL di satu kawasan khusus yang disebut Pujasera atau Pusat Jajanan Sagala Araya.