Jabarekspres.com – AHY sempat menyinggung sikap para elite politik yang pro penundaan Pemilu 2024.
Muhaimin pernah mengungkapkan keinginannya agar pemilu 2024 ditunda karena masalah pandemi Covid-19.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa setidaknya pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Covid-19 terlebih dahulu.
Keinginan Gus Muhaimin itu kemudian memicu perdebatan di berbagai kalangan. Para akademisi, para hukum, dan para elit politik pun turut memberikan komentar atas penundaan pesta demokrasi itu.
Yang terakhir, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara podcast Deddy Corbuzier, menyampaikan dukungan tersebut dengan mengklaim bahwa masyarakat pun menginginkan agar Pemilu 2024 itu ditunda.
Namun, Lembaga Survei Indonesia justru membantak klaim Luhut tersebut. Lembaga survei kawakan dari Indonesia itu justru menyebut bahwa masyarakat Indonesia menolak penundaan Pemilu 2024, dilansir dari databoks.katadata.co.id, Jumat (04/03/2022).
Di kalangan politikus, isu penudaan Pemilu 2024 ini adalah topik yang panas, dan tidak habis untuk dibicarakan. Beberapa politikus bahkan dengan lantang menolak isu tersebut. AHY adalah yang terbaru.
Agus Harimurti Yudhoyono pun dengan tegas menyatakan bahwa ia menolak Pemilu 2024 itu ditunda.
Anak dari mantan Presiden Bambang Yudhoyono itu khawatir bahwa penundaan Pemilu 2024 berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden. Artinya, masa perpanjangan Presiden Joko Widodo bisa tidak terbatas.
“Kalau disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung rakyat? Seumur hidup?” ungkap AHY dalam pelantikan DPD Demokrat, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/03/2022).
Ia bahkan mengatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 itu memiliki dampak yang berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahan. Ia menyoroti amandemen konstitusi yang dijadikan argumen oleh para pihak yang pro penundaan Pemilu 2024.
“Ini, kan, pintu masuknya jelas. Kalau mau lakukan perubahan, katanya konstitusi harus diamandemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda 3 tahun? Kenapa tidak 10 tahun saja sekalian? Artinya ini bahaya. Siapa yang tahu berhenti di mana?” lanjutnya.
AHY menyebut bahwa masa jabatan yang tidak terbatas artinya merupakan kekuasaan absolut. Ia pun lalu mengutip perkataan terkenal dari seorang pemikir klasik asal Inggris, yakni Lord Acton (1833-1902).