JABAR EKSPRES – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa sistem proporsional terbuka tetap diterapkan saat memilih calon anggota legislatif pada Pemilihan ..
mk
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Ditolak MK
JABAR EKSPRES – Sistem pemilu proporsional tertutup resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan ini, ada beberapa implikasi, salah ..
Jokowi Bantah Intervensi Sistem Pemilu 2024, MK Pastikan Akan Ada yang Tidak Puas
JABAR EKSPRES – Presiden Jokowi bersama Ketua MK Anwar Usman dan beberapa pejabat lainnya minum kopi bersama setelah pembukaan Jakarta ..
Tanggapi Laporan, Polri Dalami Dugaan Kebocoran Putusan MK Soal Sistem Pemilu
JABAR EKSPRES – Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho mengatakan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi ..
Ikuti Arahan Mahfud MD, Kapolri Tegaskan Bakal Usut Dugaan Bocoran MK Soal Sistem Pemilu Coblos Partai
JABAR EKSPRES – Dugaan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai diterimanya gugatan sistem pemilihan umum atau Pemilu menjadi sistem proporsional ..
Dugaan Putusan MK Bocor Perihal Sistem Pemilu, Mahfud MD Meminta Polisi Selidiki Info A1
JABAR EKSPRES – Pernyataan Denny Indrayana perihal sistem pemilu yang mengindikasikan putusan MK yang bocor mendapat sorotan dari Mahfud MD. ..
Tiga Parpol di KBB Suarakan Penolakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
BANDUNG BARAT – Sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan kompak menyuarakan penolakan rencana pemilihan umum dengan ..
Airlangga Hartarto Apresiasi Revisi UU PPP Akhirnya Disepakati Baleg DPR RI
JAKARTA – Setelah dilakukan pembahasan di DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang ..
Airlangga Hartarto: Proses Perbaikan UU Cipta Kerja Segera Disepakati Bersama DPR RI
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini sejumlah menteri menyampaikan penjelasan mengenai daftar Invetarisasi masalah (DIM) ..
UU IKN Digugat ke MK Akibat Dianggap Minim Partisipasi Masyarakat, Ini Kata Istana
BANDUNG – Dinilai minim partisipasi masyarakat dan tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Kelompok masyarakat bernama Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) ..
MK Minta UU Cipta Kerja Segera Direvisi Sebelum 2 Tahun
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menginstruksikan kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Batas waktu yang ..
Mahkamah Konstitusi RI Sebut UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945
JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang ..
Gugatan Ditolak MK, Ini Kata Bupati Bandung Terpilih
BANDUNG – Bupati Bandung terpilih HM Dadang Supriatna mengaku bersyukur kepada Allah SWT atas keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ..
Jelang Putusan Perselisihan Pilkada, Renie Ajak Semua Komponen Percaya Integritas MK
KAB. BANDUNG – Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan sidang perselisihan pemilihan kepala daerah kabupaten Bandung 2020, Renie Rahayu Fauzie ..
Tim Advokasi Bedas Yakin MK Tolak Gugatan Pemohon
BOJONGSOANG – Tim Advokasi Bedas (TAB) yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan yang dilayangkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bandung ..
Tim Kuasa Hukum Paslon Bedas Optimis Gugatan Pemohon Akan Ditolak
BANDUNG – Lanjutan proses gugatan sengketa pilkada kabupaten Bandung 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda sidang kesaksian saksi fakta, ..
Pemuda Bedas Yakin MK Tolak Gugatan Sengketa Pilbup Bandung
Tertanggal 15 Desember 2020 Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan ..
Sidang Gugatan PHP Akan Digelar 24 Februari di MK
SOREANG – Sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung di Mahkamah Konstitusi (MK) akan ..
Pilkada 2024 Diprediksi Akan Memberatkan Penyelenggara
JAKARTA – Sejumlah alasan dikemukakan agar pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Pejabat Sementara (Pjs) yang menduduki posisi kepala daerah ..
MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Perkara Sengketa Pilkada
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan untuk 22 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan agenda mendengar keterangan KPU, ..
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.