Meski secara umum pelaksanaan program berjalan baik, Herman menilai masih ada dua program yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, pada program MBG, tantangan utama bukan hanya memastikan pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan balita, tetapi juga memastikan anggaran yang beredar mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Saat ini, sekitar separuh dari lebih dari 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat telah mengantongi sertifikat laik higienitas dan sanitasi. Pemprov Jabar menargetkan seluruh SPPG segera memenuhi standar tersebut.
Baca Juga:Libur Masak, Paguyuban Relawan SPPG Tasikmalaya Ajak Mitra Lengkapi PerizinanModus Pinjami HP, Pemilik Fotokopi di Ciampea Bogor Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Bocah 12 Tahun
Selain itu, Herman meminta agar rantai pasok MBG benar-benar mengutamakan potensi daerah sehingga bahan baku pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
“Kami menyampaikan saran agar ekosistem, supply chain untuk MBG ini memprioritaskan ekonomi lokal, potensi lokal. Jangan sampai di-drop dari lintas daerah apalagi dari daerah lain. Upayakan potensi yang ada di daerah setempat itu dioptimalkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila seluruh SPPG telah beroperasi secara optimal, dana yang beredar dari pelaksanaan MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun.
Nilai tersebut dinilai sangat besar sehingga harus dimanfaatkan untuk menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Herman mengungkapkan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar satu persen dibutuhkan sekitar Rp150 triliun perputaran uang.
Sementara MBG berpotensi menghasilkan perputaran sekitar Rp50 triliun atau hampir sepertiga dari kebutuhan tersebut, sehingga diperkirakan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekitar 0,3 persen apabila uangnya benar-benar beredar di daerah.
“Apabila sudah efektif SPPG semua di Jawa Barat dana yang bergulir menembus Rp50 triliun. Untuk meningkatkan satu persen pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dibutuhkan sekitar Rp150 triliun uang bergulir. Artinya MBG ini bisa menyumbang sekitar 0,3 persen LPE, dengan catatan uangnya bergulir di lapangan. Jangan sampai capital outflow, harus capital inflow. Duitnya masuk dan benar-benar bergulir,” jelasnya.
Baca Juga:Omzet Seller Marketplace di Bawah Rp500 Juta Tetap Kena Pajak?Menteri PKP: Tenor KPR 40 Tahun dengan Bunga 5 Persen Siap Dijalankan
Selain MBG, Herman mengatakan KDMP juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, pembentukan koperasi secara administratif telah berjalan baik. Kini tantangan terbesar adalah memastikan koperasi dapat beroperasi secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.