JABAR EKSPRES – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung pada Senin (26/6/2026).
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan perkembangan pelaksanaan program-program prioritas Presiden di daerah sekaligus menyampaikan sejumlah masukan agar implementasinya semakin efektif, efisien, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan secara umum pelaksanaan 10 program direktif Presiden di Jawa Barat menunjukkan capaian yang positif. Menurutnya, sejumlah indikator makro maupun pelaksanaan program strategis nasional berada pada jalur yang baik.
Baca Juga:Libur Masak, Paguyuban Relawan SPPG Tasikmalaya Ajak Mitra Lengkapi PerizinanModus Pinjami HP, Pemilik Fotokopi di Ciampea Bogor Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Bocah 12 Tahun
“Kami informasikan untuk 10 program direktif Bapak Presiden di Jawa Barat relatif baik. Mulai dari inflasi, kita ketahui inflasi Jawa Barat di kisaran 2,5 persen, terkendali tidak pernah di atas 3,5 persen maupun di bawah 1,5 persen. Demikian juga LPE triwulan I kita 5,79 persen di atas rata-rata nasional 5,61 persen,” ujar Herman.
Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Herman menyebut ketahanan pangan Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Berdasarkan data terakhir pada 2025, produksi gabah kering giling di Jawa Barat telah menembus 10 juta ton, sekaligus menjadi peningkatan tertinggi secara nasional.
Ia menambahkan, program tiga juta rumah juga terus dikawal melalui berbagai skema, mulai dari KPR, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Menurutnya, konsep rumah vertikal menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian tanpa mengorbankan lahan produktif.
“Kami dorong bukan hanya rumah tapak, tetapi termasuk rumah vertikal. Misalnya ada terobosan antara Kementerian PKP dengan Pemda Jabar untuk optimalisasi Meikarta. Ini bagian dari program tiga juta rumah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam. Karena kalau rumah tapak membutuhkan ruang yang besar dan berisiko terjadi alih fungsi lahan,” katanya.
Di sektor pendidikan, Herman mengungkapkan Jawa Barat saat ini telah memiliki 20 rintisan Sekolah Rakyat. Selain itu, seluruh 27 kabupaten/kota telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat agar program tersebut dapat hadir di setiap daerah. Pemerintah Provinsi juga terus mengawal pelaksanaan Sekolah Garuda di Jawa Barat.