Ia menilai koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Bahkan, ia mencontohkan Denmark sebagai salah satu negara yang mampu menjadikan koperasi sebagai pengungkit ekonomi sehingga manfaat pembangunan lebih banyak dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Koperasi ini luar biasa manfaatnya, tetapi memang tidak mudah. Saya pernah ke Denmark, salah satu pengungkit ekonominya adalah koperasi. Sehingga yang diuntungkan masyarakat middle low. Kalau nonkoperasi biasanya yang menikmati middle up. Karena itu koperasi harus kita kawal bersama,” katanya.
Herman mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan KDMP di Jawa Barat, mulai dari kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, infrastruktur pendukung, hingga akses terhadap pembiayaan.
Baca Juga:Libur Masak, Paguyuban Relawan SPPG Tasikmalaya Ajak Mitra Lengkapi PerizinanModus Pinjami HP, Pemilik Fotokopi di Ciampea Bogor Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Bocah 12 Tahun
Meski demikian, ia optimistis tantangan tersebut dapat diatasi apabila seluruh tingkatan pemerintahan bergerak bersama.
“Yang pertama masalah SDM. Yang kedua tata kelola, kemudian infrastruktur juga, aksesibilitas modal itu sangat menentukan. Pemerintah pusat komitmennya luar biasa. Tinggal bagaimana implementasinya dijaga karena implementasi juga tidak semudah yang dibayangkan,” ucap Herman.
Menutup keterangannya, Herman menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal seluruh program prioritas Presiden agar berjalan efektif sekaligus efisien.
Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan anggaran.
“Yang pertama harus efektif, artinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Tetapi juga harus efisien agar tidak boros. Itu yang kami harapkan dan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar terus dijaga bersama karena ini program pusat yang kami kawal implementasinya di daerah,” pungkas Herman.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Fahsul Falah menyampaikan, hasil rapat koordinasi menjadi dasar penyusunan strategi yang responsif atas kondisi spesifik tiap-tiap daerah. Selain itu, rapat koordinasi merupakan upaya untuk menghasilkan gambaran komprehensif perihal capaian, kendala, dan praktik di lapangan.
“BSKDN mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ucap Fahsul dalam sambutannya.