JABAR EKSPRES – Operasional alat berat di TPPAS Regional Sarimukti kini membutuhkan biaya jauh lebih besar seiring tingginya harga solar nonsubsidi. Kondisi tersebut berdampak pada membengkaknya anggaran pengelolaan sampah.
Kenaikan harga bahan bakar menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola TPPAS Sarimukti. Pasalnya, sebagian besar aktivitas penanganan sampah di lokasi tersebut bergantung pada alat berat dan berbagai mesin operasional yang menggunakan solar nonsubsidi.
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Arief Perdana, mengatakan tingginya harga BBM saat ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam operasional pengelolaan sampah di Sarimukti.
Baca Juga:Pemkab Bogor Jadikan 15 Ribu KRL Senjata Utama Atasi Krisis SampahTepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Air Kali Baru Bojonggede Hilang Tertutup Tumpukan Sampah
“Komponen biaya yang paling terasa saat ini adalah BBM. Harga solar nonsubsidi yang digunakan untuk operasional terus berada di level tinggi sehingga berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran,” kata Arief saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Arief menjelaskan, kebutuhan anggaran BBM yang semula diproyeksikan sekitar Rp14 miliar per tahun kini harus disesuaikan akibat kenaikan harga bahan bakar. Berdasarkan hasil evaluasi bersama Pertamina, kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan meningkat sekitar 50 persen.
“Setelah dilakukan perhitungan ulang, kebutuhan anggaran BBM bertambah sekitar Rp7 miliar. Jadi total kebutuhan dalam satu tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp21 miliar,” ujarnya.
Meningkatnya kebutuhan anggaran tersebut membuat pengelola harus melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja agar operasional pengelolaan sampah tetap berjalan normal. Sejumlah alokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi kebutuhan lain terpaksa digeser untuk menutupi biaya pembelian BBM.
“Kami melakukan penyesuaian anggaran agar operasional tetap berjalan. Beberapa pos belanja harus digeser untuk memenuhi kebutuhan BBM,” katanya.
Ia menambahkan, apabila kebutuhan anggaran hingga akhir tahun masih belum mencukupi, pihaknya akan mengusulkan tambahan melalui APBD Perubahan 2026.
Menurut Arief, ketersediaan BBM menjadi faktor yang sangat krusial karena hampir seluruh aktivitas pengolahan sampah di Sarimukti bergantung pada alat berat dan mesin-mesin penunjang operasional.
Baca Juga:Disdagin Sebut Sampah Rumah Tangga Warga Jadi Penyebab Utama Penumpukan di Pasar BaleendahDari Sampah hingga Peluang Kerja ke Jepang, KDS Beberkan Masa Depan Pemuda Kabupaten Bandung
“Yang paling banyak mengonsumsi BBM adalah alat berat. Selain itu ada mesin kompos, genset, dan peralatan pengolahan lainnya. Untuk alat berat sewaan, penyedia hanya menyediakan unit dan operator, sementara kebutuhan BBM tetap ditanggung pemerintah,” pungkasnya. (Wit)