“Jadi ini memang diperbolehkan oleh dana BOS untuk membiayai lomba-lomba yang salah satunya itu adalah O2SN,” kata dia.
Ia menambahkan, larangan penggunaan dana BOS hanya berlaku jika kegiatan tersebut sudah dibiayai dari sumber anggaran lain.
“Larangan di juknis BOS itu melarang membiayai kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber anggaran yang lain. Kan ini memang enggak ada, kita dari dinas memang tidak ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan O2SN tingkat Kota Cimahi kemarin,” lanjut Ana.
Baca Juga:Merger SDN Baros Mandiri 3 dan 7 Ditangguhkan, Disdik Cimahi Tetap Buka Penerimaan Murid BaruIni Alasan Disdik Cimahi Wacanakan Merger Dua SD di Baros!
Ana mengatakan, idealnya terdapat 10 cabang olahraga dalam O2SN, terdiri dari nomor putra dan putri. Namun, sekolah tidak diwajibkan mengikuti seluruh cabang lomba dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
“Kalau ada sekolah yang kecil, ya enggak perlu ikut sampai 10. Minimal saja, misalnya tiga,” ucapnya.
Ia juga mengaku belum pernah menerima keberatan dari pihak sekolah terkait pembiayaan O2SN maupun proyek RKB.
“Ya ini kan sudah berjalan. Makanya kaget juga ada yang bilang begitu. Itu kan dari awal tahun sudah dianggarkan di RKAS sekolahnya,” kata Ana.
Menurut dia, anggaran kegiatan tersebut sudah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bersumber dari dana BOS, sehingga sekolah tidak mendadak diminta melakukan pembayaran tambahan.
“Itu sudah dianggarkan dari setahun sebelumnya dan memang sudah ada di RKAS sekolah masing-masing,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengawasan penggunaan dana BOS untuk O2SN, Ana mengatakan panitia pelaksana dari KKG PJOK diwajibkan menyusun proposal kegiatan beserta rincian anggaran biaya. Adapun proses pengawasannya dilakukan bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Baca Juga:Ketimpangan Jumlah Siswa Jadi Alasan Disdik Cimahi Dorong Merger Dua SDSDN Baros Mandiri 7 Cimahi Terancam Ditutup, Komite Minta Disdik Tinjau Ulang Kebijakan
“Itu ada proposalnya, dan itu dari panitia pelaksana. Kita membahasnya bersama-sama dengan K3S,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ana kembali menegaskan dugaan adanya setoran dana dari sekolah ke dinas dalam proyek RKB tidak benar.
“Tidak ada, tidak benar,” tutup Ana menegaskan. (Mong)