JABAR EKSPRES – Desakan keterbukaan anggaran Kirab Budaya dalam acara Milangka Tatar Sunda yang digelar Pemprov Jawa Barat bergulir, salah satunya dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan Ketua PKC PMII Jawa Barat Rusli Hermawan, Senin (18/5). Ia menguraikan, Pemprov semestinya bisa lebih transparan dalam penerimaan maupun penggunaan anggaran kegiatan yang baru berakhir Minggu (17/5) itu.
Baginya, bahwa klaim sepihak dari pemerintah yang menyatakan kegiatan ini tidak menggunakan APBD justru memperlihatkan logika birokrasi yang keliru dan problematik.
Baca Juga:Jelang Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, KAI Bandung Minta Penumpang Datang Lebih Awal ke StasiunPolrestabes Bandung Siagakan 700 Personel untuk Amankan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda
Menurutnya, status non-APBD tidak serta-merta membebaskan pemerintah dari tanggung jawab moral dan kewajiban menjelaskan anggarannya kepada masyarakat.
Pemprov perlu bersikap jujur dan membuka seluruh dokumen pembiayaan serta sumber anggaran acara tersebut secara transparan kepada publik.
“Transparansi kabur, bukan (dari) APBD kan tidak menghapus tanggung jawab ke publik,” katanya.
Rusli melanjutkan, kirab yang digelar Pemprov itu bukan kegiatan privat. Kirab itu menggunakan legitimasi negara, fasilitas pemerintahan, mobilisasi birokrasi, dan melibatkan pemerintah kabupaten/kota secara luas.
“Jadi, apa pun sumber pendanaannya publik tetap memiliki hak penuh untuk mengetahui siapa yang membiayai dan berapa anggaran yang digunakan,” cetus Rusli dalam keterangan resminya.
Menurut Rusli, sikap pemerintah yang hanya memberikan jawaban normatif dan defensif justru menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi jika pendanaannya dari pihak ketiga.
“Siapa mereka, apa kepentingannya. Lalu apa konsekuensi politik dan ekonominya,” sentilnya.
Baca Juga:Kirab Budaya Mahkota Binokasih di Bogor Semarak, Dedi Mulyadi Bawa Pesan Kepemimpinan Sunda Semarak Kirab Budaya Mahkota Binokasih, Puluhan Kesenian Sunda Meriahkan Rute Batutulis–Suryakencana
Rusli mengingatkan bahwa jangan sampai budaya dijadikan pintu masuk normalisasi pembiayaan gelap yang dibungkus romantisme tradisi karena itu pihaknya mendesak agar Pemprov Jabar membuka seluruh dokumen anggaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda secara transparan ke publik.
Desakan lainnya adalah, dilakukannya audit independen terhadap seluruh sumber dan penggunaan dana kegiatan. Lalu, juga mendesak pemerintah menghentikan praktik seremoni yang mengabaikan kondisi riil dan penderitaan masyarakat.(son)