JABAR EKSPRES – Pembangunan Pasar Merdeka di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, telah mencapai lebih dari 90 persen dan ditargetkan rampung pada September 2026.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, pembangunan Pasar Merdeka saat ini tinggal memasuki tahap penyelesaian akhir sebelum mulai diisi pedagang secara bertahap.
“Mungkin lebih dari 90 persen kali ya. Ini tinggal finishing, area luar parkir, termasuk mungkin urusan jaringan listrik luar. Jadi kami perlu gardu listrik tambahan, sedang diajukan ke PLN dan katanya sih tidak dalam waktu yang lama akan segera dipenuhi,” kata Dedie di Kota Bogor, Kamis (6/8/2026).
Pasar Merdeka memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 450 pedagang.
Baca Juga:Peluang Investasi Terbuka Lebar, Pemerintah Libatkan Swasta dalam Program Strategis PanganOJK Tegaskan Keuangan Tetap Sehat, Defisit di Laporan 2025 Hanya Dampak Transisi Akuntansi
Pada tahap awal operasional, pasar tersebut akan diisi secara bertahap oleh pedagang yang selama ini menempati tempat penampungan sementara (TPS) di kawasan Jalan Merdeka dan sekitarnya.
“Ini kapasitas tampung ada sekitar 450. Akhir September setelah rampung sudah mulai bertahap pedagang-pedagang yang ada di TPS ini kami masukkan dulu. Saya juga minta ya tadi bekerjasama dengan pihak wilayah, supaya pedagang lainnya juga bisa masuk. Jadi tidak dalam waktu yang terlalu lama, Insya Allah bisa kami laksanakan,” ujarnya.
Pasar Merdeka yang memiliki tiga lantai itu dirancang sebagai pasar terpadu yang tidak hanya menampung pedagang kebutuhan pokok, tetapi juga pedagang kuliner, onderdil kendaraan, hingga barang bekas atau loak.
“Ini ada pasar bersih. Pokoknya intinya sih kami ingin di sini ada kombinasi antara sayur, buah, kemudian juga ikan, ayam, ya, daging. Kemudian juga ada onderdil dan loak, dan sebagainya,” ucapnya.
Selain itu, pada tahap awal operasional Pasar Merdeka, Dedie meminta pengembang bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) selaku pihak pengelola untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi pedagang yang akan menempati pasar tersebut.
Menurutnya, pedagang perlu diberikan kelonggaran selama masa awal berjualan hingga usaha mereka mulai stabil.
“Yang pertama misalnya diberikan dulu kelonggaran sampai mereka settle. Kemudian juga ada insentif seperti di Jambu Dua. Jadi saya minta semuanya pro kepada ekonomi kerakyatan,” katanya.