JABAR EKSPRES – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat ( DPRD Jabar ) menyoroti kondisi kritis keterbatasan sarana pendidikan di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Majalengka.
Minimnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan fasilitas praktik dinilai sudah tidak mampu menampung pertumbuhan jumlah siswa serta tuntutan perkembangan program keahlian yang ada.
Persoalan ini mencuat dalam kunjungan kerja Komisi V ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat di Majalengka, pada februari lalu.
Baca Juga:Bikers Sundawani Bersinergi Jaga Kondusivitas Bandung Lewat Aksi Sosial RamadanNasib Pekerja Gig Indonesia, Antara Inovasi Digital dan Urgensi Perlindungan Regulasi
Legislator menyoroti adanya ketimpangan antara kapasitas daya tampung sekolah dengan antusiasme peserta didik yang terus meningkat setiap tahunnya.
Dampak Efisiensi Anggaran 2025
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, kebijakan efisiensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional di tingkat cabang dinas.
Keterbatasan dana ini menghambat percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan yang krusial.
“Dari sisi efisiensi, ada beberapa kendala operasional yang disampaikan, termasuk kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang masih perlu diperkuat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar,” ujar Encep dalam keterangannya, (16/03/2026).
Urgensi Fasilitas Praktik SMK
Menurut Encep, penambahan RKB di SMK Negeri Majalengka sudah masuk dalam kategori mendesak.
Selain ruang kelas teori, ketersediaan laboratorium dan ruang praktik kerja juga masih jauh dari standar memadai.
Padahal, lulusan SMK di wilayah tersebut tercatat memiliki tingkat penyerapan yang tinggi di sektor industri lokal.
“SMK ini sangat membutuhkan fasilitas praktik. Program keahliannya terus berkembang dan lulusannya banyak terserap di industri sekitar, namun ruang belajarnya masih sangat terbatas. Kondisi ini harus segera diintervensi agar kualitas lulusan tetap terjaga,” tegasnya.
Baca Juga:Potensi Zakat Kota Bandung Tembus Rp1,8 Triliun, Baznas Dorong Optimalisasi Penghimpunan dari Sektor ASNLarang Konvoi Malam Takbiran 2026, Polres Bogor Siagakan 5.000 Personel dan 14 Pos Pengamanan
Langkah Strategis Anggaran 2026-2027
Menanggapi temuan tersebut, Kcadis Pendidikan Wilayah IX dilaporkan telah mulai menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan proyeksi anggaran tahun 2026 serta memetakan kebutuhan prioritas pada tahun 2027.
Tujuannya agar pembangunan sarana pendidikan di masa depan lebih terarah dan tepat sasaran.
Komisi V DPRD Jabar berkomitmen untuk mengawal usulan ini agar masuk dalam prioritas kebijakan penganggaran provinsi melalui optimalisasi APBD maupun program revitalisasi dari pemerintah pusat.