JABAR EKSPRES – Proses seleksi Direktur Utama Perumda Tirtawening (PDAM Kota Bandung) periode 2026–2031 kini berada di bawah mikroskop publik.
Aliansi LSM dan Ormas Pandawa Lima melontarkan kritik pedas, menuding bahwa perebutan kursi pimpinan BUMD air bersih ini bukan sekadar urusan profesionalisme, melainkan ambisi menguasai “ladang basah” yang rawan penyimpangan anggaran.
Koordinator Pandawa Lima, Moch Dadang, secara terang-terangan menyebut posisi Direktur PDAM di berbagai daerah sering menjadi objek “arisan” elite politik. Menurutnya, sektor air minum adalah zona nyaman korupsi yang jarang tersentuh hukum.
Baca Juga:Demokrat Jabar Kawal Kirab Cap Go Meh Bekasi, Tegaskan Pesan Toleransi di Bulan RamadanJejak Langkah Resa, Sang Petualang Geologi dari Banjaran dan Mimpi yang Membumi
“Kenapa kursi PDAM selalu jadi rebutan elite? Karena di situlah terjadi penyimpangan uang BUMD yang seolah kebal hukum. Apakah ini karena setoran bulanan yang masif atau proyek bantuan pusat yang tersembunyi?” ujar Dadang dengan nada retoris, Senin (2/3/2026).
Transparansi Seleksi Direktur PDAM Bandung Dipertanyakan
Kritik tajam ini muncul saat Panitia Seleksi Pemkot Bandung meloloskan 15 nama calon dalam tahap uji kesehatan dan psikotes per 27 Februari 2026.
Nama-nama seperti Agung Anugrah, Hendro Sugiarto, Mohamad Deddy Gamawan, hingga Rizky Mediantoro kini bersaing ketat menuju kursi panas tersebut.
Namun, publik mencium aroma intervensi politik di balik proses administratif yang terlihat formal tersebut.
Pandawa Lima mendesak agar seleksi ini tidak hanya menjadi “panggung sandiwara” untuk memuluskan kandidat titipan kelompok tertentu.
Ironis jika PDAM yang bertugas melayani kebutuhan dasar rakyat justru dipandang sebagai mesin uang politik.
Jika proses seleksi hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah, maka krisis air bersih di Bandung tidak akan pernah tuntas.
Baca Juga:Jejak Keracunan dan Aroma Amis Anggaran Dapur MBG Kota Cimahi!Menu MBG Kab. Bogor Dikritik, Anggaran Gede Isinya Cuma Telur Rebus dan Keripik Tempe?
Dugaan Penyimpangan Anggaran BUMD Air
Berdasarkan data internal, PDAM sering kali menjadi muara proyek bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang pengawasannya minim.
Hal inilah yang diduga membuat posisi Direktur Utama begitu menggiurkan bagi kelompok kepentingan.
Pandawa Lima menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mulai memantau gerak-gerik pengelolaan anggaran di Perumda Tirtawening.
Mereka memperingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, siapa pun yang terpilih pada 16 Maret 2026 mendatang hanya akan menjadi “operator” kepentingan politik ketimbang pelayan masyarakat.