JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono turut merespon terkait polemik pembangunan Data Centers BDx. Menurutnya kebiasaan tunda urus perizinan harus dirubah.
Ono menjelaskan, secara resmi Ketua DPRD Jawa Barat juga telah bersikap. Yakni dengan membuat nota dinas agar Komisi IV DPRD selalu AKD yang membidangi untuk bertindak.
“Jadi sudah menugaskan Komisi IV yang membidangi lingkungan untuk mengecek semua dokumen yang ada, ” katanya, Selasa (6/10).
Baca Juga:Dua Ruas Jalan di Tapal Batas Tasikmalaya Rampung, Bupati Cecep: Moal Aya Deui Nu Ngaledek!PGN Siap Salurkan Biomethane dari Limbah Sawit ke Industri
Politikus PDIP itu melanjutkan untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan itu, Komisi IV nantinya juga bisa memanggil pihak pihak terkait. “mulai pihak konsultannya, perusahaannya, termasuk juga Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan BPN, ” cetusnya.
Hasil pendalaman itu nantinya bisa menjadi bahan Komisi atau umumnya DPRD untuk mengambil sikap. Misalnya menyampaikan beberapa rekomendasi khusus.
“Proyek ini sudah berjalan. Dan memang ada nilai positif dan nilai negatifnya. Zaman berkembang dan beberapa juga bangun data center. Tapi bersinggungan soal lingkungannya, ” jelasnya.
Ono mengakui bahwa kondisi saat ini memang tak biasa. Di mana proyek sudah berjalan tapi ternyata soal perizinan belum rampung.
“Mungkin ya, ini menjadi sebuah kebiasaan dari zaman dulu, bahwa setiap proyek yang dikerjakan, maka bisa saja perizinan itu menyusul sambil berjalan, ” ucapnya.
Ono berharap kebiasaan itu tak terulang. Sehingga prosedur perizinan yang ada benar-benar diikuti. Dan pembangunan juga taat atas izin dan prosedur yang ada. (son)