JABAR EKSPRES – Pimpinan DPRD Jawa Barat turut bergerak terkait polemik Pembangunan Data Center BDx. Tak hanya dokumen, pimpinan juga perintahkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pantau langsung perkembangan di lapangan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat M.Q. Iswara, Selasa (6/10/2026). “Kami menugaskan Komisi I dan IV untuk mengecek lokasi on the spot,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pantauan ke lapangan itu akan semakin menguatkan evaluasi. Sehingga bisa menjadi bekal langkah selanjutnya yang diambil DPRD Jawa Barat.
Baca Juga:Polemik Data Center BDx, DPRD Bakal Panggil Pihak TerkaitDedi Mulyadi : Kelanjutan Proyek Data Center AI Ditentukan Hasil Amdal
Selain itu, pimpinan juga memerintahkan agar AKD mendalami beberapa dokumen terkait. Misalnya soal pengurusan Amdal, PBB atau beberapa perizinan lainnya.
Termasuk yang tak kalah penting adalah dokumen RTRW. Jangan sampai pembangunan itu ternyata menabrak rancangan tata ruang di RTRW Pemprov.
“Penugasan itu kami sampaikan 3 Oktober lalu. Sekarang kami menunggu laporan dari tim yang berangkat ke sana nanti,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Iswara juga menuturkan bahwa pembangunan Data Center sebenarnya memiliki peranan positif. Itu mengikuti perkembangan terkini, di mana AI atau teknologi digital yang kian tumbuh pesat.
Namun demikian, pembangunan itu juga tidak bisa mengabaikan beberapa aspek lain. Misalnya soal lingkungan termasuk prosedur perizinan.
Sementara itu, saat ini pemerintah Daerah juga telah mengambil sikap untuk menghentikan sementara proyek di Jatiluhur itu. Lalu Gubernur Dedi Mulyadi juga menggandeng peneliti BRIN untuk ikut mengkaji secara komprehensif mega proyek itu. (son)