JABAR EKSPRES – Kenaikan anggaran infrastruktur jalan Kota Bandung dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar pada 2026 menuai sorotan dari kalangan akademisi.
Pengamat tata kota UPI, Yudi Asep, menilai lonjakan anggaran belum tentu menjadi solusi jika tidak dibarengi reformasi sistem perencanaan dan pengawasan proyek.
Menurut Yudi, problem jalan di Kota Bandung selama ini bukan semata soal keterbatasan dana, melainkan lemahnya integrasi perencanaan lintas sektor.
Baca Juga:Anggaran Perbaikan Jalan Naik jadi Rp300 Miliar, Integrasi dan Pengawasan Proyek Kota Bandung DiujiPengamat Soroti Kerusakan Jalan Kota Bandung Akibat Proyek Ducting Kabel Udara
“Bandung itu bukan kekurangan anggaran, tapi kekurangan konsistensi perencanaan. Kalau sistemnya tidak dibenahi, Rp300 miliar pun bisa habis untuk memperbaiki titik yang sama setiap tahun,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/2).
Ia menyoroti fenomena jalan yang sudah diaspal kembali dibongkar untuk pekerjaan utilitas bawah tanah. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan belum adanya peta utilitas terpadu yang menjadi acuan bersama antar-dinas maupun dengan pihak ketiga.
“Perbaikan jalan seharusnya menjadi tahap akhir setelah semua pekerjaan bawah tanah selesai. Kalau tidak ada integrasi data dan jadwal, yang terjadi hanya tambal-bongkar berulang,” tegasnya.
Yudi menilai, tanpa sistem koordinasi berbasis data spasial yang kuat, kenaikan anggaran hanya akan memperbesar skala inefisiensi.
Selain integrasi, ia juga menyoroti aspek kualitas pekerjaan. Menurutnya, kerusakan jalan yang cepat kembali muncul bisa dipengaruhi oleh mutu material, metode pengerjaan, hingga lemahnya pengawasan di lapangan.
“Sering kali orientasinya adalah serapan anggaran sebelum akhir tahun. Akibatnya pengerjaan dipaksakan cepat, kualitas jadi nomor dua,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan berbasis siklus tahunan anggaran kerap tidak sejalan dengan kebutuhan teknis konstruksi jalan yang memerlukan tahapan dan waktu ideal.
Baca Juga:Pemkot Bandung Pastikan Penataan Kabel Optik Terus Jalan, Operator Diminta Tepati KomitmenTak Kunjung Diperbaiki Pemkab Bandung, Warga Desa Cintamulya Sumedang Gotongroyong Perbaiki Jalan Rusak
Yudi juga menanggapi pernyataan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menekankan pentingnya perencanaan matang dan peningkatan skor pencegahan korupsi. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam langkah konkret.
“Transparansi proyek harus dibuka ke publik. Mulai dari perencanaan, kontraktor pelaksana, sampai progres fisik di lapangan. Masyarakat berhak tahu ke mana Rp300 miliar itu dialokasikan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk menyusun roadmap infrastruktur jalan jangka menengah, bukan sekadar target tahunan.