Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Ian Rakhmawan Suherli, menjelaskan ini adalah pemotongan kedua setelah sebelumnya dilakukan pada Mei 2024. Akumulasinya, dari total 100 persen TPP, ASN terpotong 40 persen, tenaga kesehatan 44 persen, dan P3K telah kehilangan 62 persen dari penghasilan tambahan mereka.
Di tengah tekanan ini, respons dari TAPD masih terkesan menunggu. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjar, Soni Harison, menegaskan bahwa rencana penyesuaian tunjangan anggota DPRD tengah dibahas. “Masih sedang dibahas,” katanya singkat.
Pemerhati kebijakan publik, Andi Maulana menilai langkah pemotongan TPP yang berulang adalah indikator darurat fiskal yang serius.
Baca Juga:Fiskal Ripuh Tapi Tunjangan Anggota DPRD Banjar Belum Disunat, Pemkot Berani?Di Tengah Efisiensi Anggaran, Wali Kota Cimahi Tegaskan Tak Ada Pemotongan Tunjangan ASN!
“Pemotongan kedua dalam waktu dekat menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah benar-benar dalam situasi kritis. Ini alarm bagi pemerintah daerah untuk secara maksimal mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan belanja yang tidak prioritas,” paparnya.
Andi menambahkan, dalam situasi seperti ini, penyesuaian belanja tidak boleh bersifat parsial dan hanya menyasar pada kalangan tertentu.
“Belanja kehormatan dan operasional dewan yang dinilai masyarakat tidak esensial di masa sulit harus menjadi bagian dari kajian penghematan. Transparansi dan kesediaan berkorban dari para elite politik adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan rasa keadilan,” tegasnya. (CEP)