Artinya, perubahan pola ruang di kawasan utara secara langsung memengaruhi kondisi hidrologi di Cimahi.
“Sepuluh tahun lalu, kawasan hulu masih didominasi vegetasi. Sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana perubahan bangunannya. Air dari wilayah dengan kontur lebih tinggi pasti mengalir ke Cimahi,” terang Ario.
Air larian dari wilayah utara itu, lanjutnya, akan berkumpul di Cimahi sebelum akhirnya mengalir ke wilayah selatan, menuju Sungai Citarum sebagai muara akhir. Kondisi ini menjadikan Cimahi sebagai wilayah transit yang rentan terhadap limpasan air dalam jumlah besar.
Baca Juga:Masifnya Pembangunan Perumahan Picu Banjir di Kota CimahiDi Balik Rumah Singgah Cipageran, Ini Cara Pemkot Cimahi Tata Ulang Perlindungan Warga Rentan
Dalam konteks penanganan, Ario menegaskan bahwa persoalan sungai dan sempadannya tidak bisa diselesaikan oleh DLH seorang diri. Penanganan harus melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas PUPR, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
“DLH memiliki fungsi pada pengukuran dan mitigasi awal. Tapi penanganan sungai harus terintegrasi dan multisektor,” katanya.
Salah satu instrumen utama DLH adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki setiap kegiatan usaha. Dalam dokumen tersebut, mitigasi dampak runoff menjadi poin krusial.
“Kita tidak mau lahan 2.000 meter persegi dibangun, lalu seluruh dampak runoff-nya dibebankan ke drainase umum,” ujar Ario.
Karena itu, DLH mendorong berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembangunan sumur resapan, biopori, ruang terbuka hijau, hingga penggunaan grass block sebagai pengganti beton atau paving block. Material ini dinilai memiliki daya serap air yang jauh lebih baik.
Tak hanya di wilayah perkotaan, DLH Cimahi juga mulai bergerak di kawasan hulu. Pada September dan November lalu, DLH bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pegiat lingkungan melakukan penanaman lebih dari 500 pohon produktif di Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat.
“Kami sepakat bahwa kualitas lingkungan di hulu akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Cimahi,” kata Ario, menyinggung kolaborasi dengan Kepala Desa Kertawangi, Steve Ewon.
Baca Juga:Atasi Krisis Ketersediaan Darah di Cimahi, UPD RSUD Cibabat Mulai BeroperasiDi Tengah Keterbatasan Sumber Daya Alam, UMKM jadi Penyangga Ekonomi Cimahi
Namun, Ario mengakui bahwa upaya tersebut baru sebagian dari solusi. Tantangan terbesar justru ada pada komitmen bersama dan pengawasan. Apakah mitigasi yang tercantum dalam dokumen lingkungan benar-benar dilaksanakan di lapangan, masih memerlukan pengawasan lintas dinas.