JABAR EKSPRES – Sejumlah sekolah swasta di Kota Bandung merespons positif program kerja sama yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam penyelenggaraan pendidikan. Meski mendukung kebijakan tersebut, pihak sekolah berharap pelaksanaannya tidak dilakukan secara mendadak karena menyulitkan proses persiapan.
Kepala SMA Al Falah Kota Bandung, Firman Pujiansyah, mengatakan program tersebut pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pembiayaan pendidikan bagi calon siswa jenjang SMA maupun SMK.
“Kami dari satuan pendidikan terkecil ikut mendukung. Memang ada kontribusi positif terhadap masyarakat. Terutama para calon siswa yang akan bersekolah di tingkatan SMA atau SMK,” ujarnya, Jumat (26/6).
Baca Juga:Empat Kali Diduga Jadi Korban Asusila, Bocah di Ciampea Alami Trauma hingga Kehilangan Percaya DiriProyek Cirahong 2 Tunggu Kepastian Pusat, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Dana untuk Bebaskan Lahan
Menurutnya, sebagai lembaga pendidikan di Jawa Barat, sekolah swasta menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program tersebut. Karena itu, SMA Al Falah turut menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.
Firman menjelaskan, sekolahnya mendapat kuota sebanyak 180 siswa dalam program tersebut. Hingga saat ini, sekitar 60 siswa telah terdaftar melalui skema tersebut. Namun jumlah itu masih berpotensi bertambah karena proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih berlangsung.
Ia mengakui, kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya calon peserta didik yang mendaftar ke SMA Al Falah dengan harapan dapat memanfaatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah.
Awalnya, kata Firman, masyarakat mengira biaya pendidikan akan digratiskan sepenuhnya. Namun berdasarkan informasi terbaru, bantuan diberikan dalam bentuk subsidi sehingga orang tua tetap membayar selisih antara total biaya pendidikan dengan besaran subsidi dari Pemprov Jawa Barat.
“Jadi wali murid tinggal bayar selisih total biaya dikurangi subsidi dari Pemprov,” katanya.
Meski mendukung penuh program tersebut, Firman berharap pemerintah dapat menyiapkan dan menyosialisasikan kebijakan serupa jauh sebelum pelaksanaan SPMB dimulai.
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan terlalu dekat dengan masa penerimaan peserta didik baru membuat sekolah kesulitan melakukan penyesuaian administrasi maupun perencanaan.
Baca Juga:Kekeringan Kembali Terjang Nanggung Bogor, 512 Warga Terdampak Krisis Air BersihPolres Tasikmalaya Turun Tangan Percantik Alun-Alun Singaparna, Gaungkan Semangat Indonesia Asri
“Alangkah lebih baiknya kalau programnya itu digulirkan jauh-jauh hari sebelum proses pelaksanaan SPMB-nya sendiri. Karena kami juga kan harus, harus memperhitungkan segala macamnya,” tutupnya. (son)