Fraksi PPP Dorong KPI Bertindak, Buntut Siaran TV Nasional yang Diduga Merendahkan Pesantren

Fraksi PPP Dorong KPI Bertindak, Buntut Siaran TV Nasional yang Diduga Merendahkan Pesantren
Anggota Fraksi PPP Jabar PPP Arief Maoshul Affandy (dok PPP)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jabar turut bersuara terkait pemberitaan TV Nasional yang diduga merendahkan kyai dan pesantren, pihaknya mendorong agar KPI atau KPID bertindak.

Anggota Fraksi PPP Jabar PPP Arief Maoshul Affandy menuturkan, konten yang ditayangkan tidak hanya sensitif terhadap nilai-nilai religius, tetapi juga berpotensi menyinggung jutaan umat Islam, khususnya kalangan Nahdliyin dan pesantren di seluruh Indonesia.

“Itu sudah melewati batas, merendahkan kyai sama saja dengan merendahkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi umat, ” katanya.

Baca Juga:Bandung Barat Jadi Tempat Berdirinya Pesantren Tahfiz Tunanetra Putri Pertama di IndonesiaCegah Tragedi Serupa di Sidoarjo, DPRD KBB Minta Pemda Dampingi Pesantren Urus PBG

Arief juga menyerukan agar masyarakat, khususnya simpatisan PPP dan komunitas pesantren, untuk memboikot tayangan salah satu TV Nasional itu. Dengan harapan pihak stasiun televisi tersebut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan melakukan evaluasi terhadap tim kreatifnya.

Arief juga mengikuti perkembangan terkini, salah satunya terkait langkah permintaan maaf yang disampaikan pihak TV Nasional tersebut.

Pihaknya menghargai itikad baik pihak TV yang telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Namun, pihaknya menyayangkan bentuk permintaan maaf yang hanya lewat surat resmi.

“Itu tidaklah cukup untuk menebus dampak luas yang ditimbulkan,” Katanya.

Menurut Arief, kesalahan itu ditayangkan di ruang publik, di televisi nasional. Maka, pertanggungjawaban dan permintaan maaf harus dilakukan secara terbuka dan resmi di media yang sama.

Sehingga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang telah menerima disinformasi tersebut. Sekaligus datang ke pesantren Lirboyo sebagai bentuk sowan dan permintaan maaf.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar KPI untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius, tidak hanya sekadar teguran.

“KPI harus memastikan adanya sanksi administratif yang tegas, termasuk potensi penghentian sementara program yang bermasalah, ” katanya.

Respon Santriwati

Baca Juga:Pondok Pesantren di Tenjolaya Kena Dampak Longsor TPT Sambut Baik Satgas Pesantren Bentukan Menko PM, Fraksi PPP Jabar Sebut Ini Jadi Jembatan Perbaikan

Sementara itu, alumni Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus, Ade Halimah turut bersuara terkait fenomena tersebut. Pihaknya ikut prihatin dengan kondisi itu.

“Ikut sedih sih. Saya tentu menyayangkan berbagai berita negatif yang muncul terhadap pesantren dan para kyai. Padahal, pesantren telah memberikan pelajaran bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat,” katanya.

0 Komentar