JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), terus menggencarkan implementasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dengan menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra strategis.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang melek akan pentingnya dokumen dan data kependudukan yang lengkap dan ter-update.
Kepala Disdukcapil Kota Banjar, H. Heri Sapari, menjelaskan bahwa gerakan ini berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tahun 2018. Instruksi tersebut mengamanatkan pembentukan Desa Sadar Adminduk, sebuah gerakan yang dirancang untuk membangun ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan urgensi administrasi kependudukan.
Baca Juga:KPA Kota Banjar Catat 376 Kasus HIV/AIDS, Kelompok LSL Paling RentanDPRD Kota Banjar Bentuk Pansus Khusus untuk Tuntaskan Revitalisasi Jaringan Air Bocor
“GISA bukan sekadar program biasa, tetapi sebuah gerakan nasional untuk membangun kesadaran kolektif. Gerakan ini berdiri pada empat pilar pokok,” ujar Heri Sapari, Rabu (17/9/2025).
Keempat pilar tersebut adalah Sadar Kepemilikan Dokumen, yang mendorong setiap warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Kedua, Sadar Pemutakhiran Data, yaitu kesadaran untuk selalu memperbarui data kependudukan secara berkala seiring dengan perubahan peristiwa kependudukan, seperti pindah alamat, kematian, atau perubahan status.
Ketiga, Sadar Pemanfaatan Data, di mana masyarakat memahami bahwa data kependudukan dari Disdukcapil adalah satu-satunya data yang valid dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan serta pelayanan publik.
Keempat, adalah Sadar Melayani, yang menuntut aparatur untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang efisien, akurat, dan membahagiakan masyarakat.
Dalam mewujudkan cita-cita GISA ini, Disdukcapil Kota Banjar tidak bekerja sendiri. Salah satu mitra kunci yang memiliki peran sentral adalah Tim Penggerak PKK. Heri menekankan bahwa PKK memiliki program prioritas yang sejalan, yaitu Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK).
“Hubungan antara Disdukcapil dan PKK adalah hubungan kolaboratif yang sangat sinergis. PKK berperan sebagai mitra pemerintah dan fasilitator yang luar biasa dalam gerakan menuju tertib administrasi kependudukan, hingga ke tingkat akar rumput,” jelas Heri.
Peran PKK dalam mendukung tertib adminduk sangat konkret dan multi-dimensional. Pertama, dalam hal Sosialisasi dan Penyuluhan. Kader PKK, melalui jaringannya yang sangat kuat hingga tingkat desa dan kelompok dasawisma, aktif menyosialisasikan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, seperti pentingnya Akta Kelahiran untuk menghindari anak menjadi tidak beridentitas, dan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi.