JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPRD Jabar Samsul Hidayat mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo. Agar bisa lebih bermanfaat dalam menekan masalah sampah di Jawa Barat.
Samsul menguraikan, pengelolaan sampah untuk TPPAS yang ada di Bogor itu harus all out. Ia menilai kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan mengelola TPPAS itu juga kurang optimal.
Ia menyarankan, lebih baik pengelolaan TPPAS itu dikerja samakan sekalian kepada pihak ketiga yang lebih profesional. Agar bisa lebih optimal. “Selama ini kehadiran BUMD juga kurang maksimal,” jelasnya,Senin (8/9)
Baca Juga:Isu Penggelapan Dana Kampanye Bayangi Wali Kota Cirebon, Polda Jabar: Belum Ada InfoBelum Selaras! Ekonomi Tumbuh Tapi Pengangguran di Jabar Tertinggi
Politikus Partai Golkar itu mencontohkan, perusahaan swasta seperti Indocement sebenarnya juga siap mengelola. Tapi permintaannya adalah jadi pengelola tunggal. “Kalau itu lebih baik kenapa tidak. Dari pada dikelola BUMD yang hasilnya kurang,” cetusnya.
Menurut Samsul, sampah ini sudah jadi masalah krusial. Beberapa daerah sudah sampai mengalami darurat sampah. Di sisi lain, operasional TPPAS Legok Nangka juga belum bisa dilakukan dalam waktu cepat.
Ditambah TPA Sarimukti juga sudah overload. Makanya ini butuh kebijakan cepat dalam penanganan sampah. TPPAS Lulut Nambo bisa dioptimalkan.
Di sisi lain, TPPAS Lulut Nambo saat ini dikelola oleh PT Jabar Bersih Lestari. Itu adalah anak usaha PT Jasa Sarana yang tidak lain adalah BUMD Pemprov Jabar.
Berdasarkan laporan tahunan PT Jasa Sarana 2024, tercatat penjualan RDF TPPAS Lulut Nambo dalam pengoperasian fase 1 atau Agustus 2024 ada di angka 1.794 ton.
Selain itu, kinerja PT Jasa Sarana sendiri pada 2024 masih belum memuaskan, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar itu kembali merugi.
Berdasarkan data Laporan Tahunan perusahaan tersebut, mencatatkan kerugian pada tahun 2024, nilai laba bersih merugi Rp 11,8 miliar. Di tahun sebelumnya, perusahaan itu juga masih merugi, nilainya Rp 14,079 miliar.
Baca Juga:PGN Pasok Gas Bumi ke RS Kariadi Semarang, Efisiensi Operasional Meningkat Hingga 60 PersenBAZNAS Jabar Luncurkan Program Pendayagunaan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Selain kinerja melempem, borok BUMD itu kini kian terbongkar. Salah satunya adalah direktur dan mantan petinggi PT Jasa Sarana yang diringkus Kejari Sumedang pada Kamis (21/8) lalu.(son)