JABAREKSPRES – Ketua Gerakan Pengusaha Sunda ( GPS ) Dony Mulyana Kunia mendesak agar Almer Faiq Rusydi tidak mencalonkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Jabar.
Sebagai anggota Kadin Jabar, Dony meminta kepada Karateker Kadin Jabar, serta panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Musprov, tidak memasukkan nama Almer dalam bursa calon ketua.
Menurutnya, pelaksanaan Musprov Kadin rencananya akan digelar 3 Maret 2025 lalu. Namun karena tidak dapat izin dari pihak kepolisian kegiatanakan dilakukan pada 3 Agustus 2025 nanti.
Baca Juga:Kejaksaan Agung Harus Tentukan Kerugian Negara Kasus Cap Lebur Emas PT Antam Secara PastiPengguna inDrive Warga Bandung Banyak yang Dapatkan Hadiah!
Meski begitu, dalam pelaksanaannya pihaknya mendesak agar Almer tidak mengikuti kegiatan ini. Sebab yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat.
Dia telah melakukan lima pelanggaran berat yang mencoreng nama baik organisasi,”kata Dony di Bandung, Senin (29/07/2025).
Pihaknya tidak menginginkan ada sosok Almer yang memiliki rekam jejak yang buruk. Terlebih telah melanggar anggaran dasar dan rumah tangga Kadin.
Sejauh ini, menurut Dony, Kadin Indonesia telah resmi mengukuhkan Anindya Bakrie sebagai Ketua umum pada Munas 16 Januari 2025 lalu.
Komunikasi dengan Kadin Indonesia sudah clear. Produk hukum Kadin sah dan sudah final. Karena itu, keberadaan Almer tidak diakui.
Dony juga menyebut bahwa kantor Kadin Jabar akan dikosongkan dan diserahterimakan usai pelaksanaan Musprov mendatang.
“Kami ingin semua berjalan sesuai konstitusi organisasi, sesuai AD/ART, dan dengan cara yang benar,”kata dia menambahkan.
Baca Juga:Kuasa Hukum Bantah Buku Catatan Pribadi Peserta Didik Memiliki ISBN Palsu!Menteri PKP dan Gubernur Jabar  Luncurkan Pembiayaan Home dari PNM Mekar
Meskipun belum menyebutkan sosok yang akan diusung, GPS menegaskan dukungannya terhadap calon ketua yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi konstitusi organisasi.
Mengatasnamakan Kadin Jabar untuk menggugat hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada 26 November 2024, dan menyebut hasil Munaslub sebagai ilegal.
Menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik kepada Karateker Kadin Jabar versi Anindya Bakrie, yang ditujukan ke berbagai pihak, termasuk Gubernur dan DPRD Jabar.
Menyelenggarakan Musprov ilegal pada Oktober 2024 yang menyisakan utang lebih dari Rp500 juta kepada Event Organizer.
Tidak membayar gaji delapan karyawan Kadin Jabar selama tiga bulan masa kepemimpinannya.
Membentuk dualisme kepengurusan Kadin kabupaten/kota yang memicu konflik internal organisasi.