JABAR EKSPRES – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui para pekerja di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, tercatat lebih dari 4.000 pekerja kehilangan pekerjaan sejak 2023 hingga pertengahan 2025.
Pada tahun 2023, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 2.008 orang, dengan puncaknya terjadi pada Maret (398 orang), Juli (390 orang), dan Januari (339 orang). Di bulan-bulan lainnya, jumlah PHK berkisar dari puluhan hingga ratusan.
Situasi serupa berlanjut pada 2024, di mana 1.693 pekerja terdampak PHK. Bulan Januari menjadi yang tertinggi dengan 463 orang, diikuti oleh November (214 orang) dan Februari (208 orang).
Baca Juga:Ancaman Nyata di Balik Angka Kemiskinan di Jabar, Skandal Beras Oplosan Perlu Ditangani dengan Cermat!Wamen Ekraf: IP Lokal Bisa Jadi Kunci Keberlanjutan Lingkungan
Memasuki 2025, dalam kurun waktu Januari hingga Mei saja, sebanyak 500 pekerja telah kehilangan pekerjaannya. Jika tren ini terus berlanjut, jumlah PHK di tahun ini berpotensi melampaui dua tahun sebelumnya.
Dua Faktor Utama Penyebab PHK
Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bogor, Surya Kuncoro, menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab PHK: internal dan eksternal.
“Faktor internal mencakup kebangkrutan perusahaan, relokasi pabrik, serta pelanggaran berat oleh karyawan seperti indisipliner,” ujar Surya saat ditemui di Cibinong, Jumat (25/7).Namun, ia menegaskan bahwa faktor eksternal juga memiliki dampak signifikan. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan penurunan penjualan, yang berujung pada pengurangan karyawan.
“Banyak HRD mengeluh bahwa produk mereka tidak terserap pasar. Ketika omzet turun drastis, perusahaan pun terpaksa mengambil langkah efisiensi,” tambahnya.Surya juga menyoroti dampak dari situasi geopolitik global. Perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor, terutama ke Eropa, terdampak oleh konflik internasional seperti perang Rusia-Ukraina.
“Beberapa perusahaan ekspor tak lagi bisa memasarkan produknya ke luar negeri karena kondisi tersebut, dan terpaksa melakukan PHK,” pungkasnya.
Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, dari Januari hingga Juni 2025, jumlah PHK di Indonesia mencapai 42.385 orang.
Angka ini melonjak 32,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencatat 32.064 pekerja terdampak.
Baca Juga:Misi Gelap Gagal Total: Narkoba Masuk Rutan Kebonwaru Digagalkan PetugasSetelah Sekian Lama Menunggu, Honor Guru PAUD Banjar Akhirnya Tuntas Dibayar!
Provinsi Jawa Tengah mencatat angka PHK tertinggi pada 2025 dengan 10.995 pekerja, disusul Jawa Barat (9.494 orang), dan Banten (4.267 orang).