JABAR EKSPRES – Pakar Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi turut bersuara terkait isu beras oplosan. Menurutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kurang antisipasi.
Acu menguraikan, pihak yang paling dirugikan terkait beredarnya beras oplosan tentunya konsumen atau masyarakat. “Mereka membayar dengan harga yang tidak semestinya. Beras premium tapi isinya oplosan, ” tuturnya, Kamis (17/7).
Menurut Acu, yang perlu jadi perhatian lagi adalah peran dan kinerja Disperindag. Mestinya peredaran beras oplosan bisa dicegah dengan berbagai langkah antisipatif.
Baca Juga:Belum Kantongi PBG! Menara BTS di Desa Mekarbakti Sumedang Berhasil Berdiri Tegak Meski Tak Sesuai PerdaWali Kota Cimahi Lantik M. Ronny sebagai Pj Sekda, Proses Open Bidding Sekda Definitif Sudah Dibuka
Tidak justru baru responsif setelah ada temuan dari Kementerian Pertanian. “Ini kan juga bagian dari perlindungan konsumen, ” katanya.
Fungsi pengawasan terkait kualitas beras itu sangat mudah dilakukan. Misalnya dengan rajin melakukan uji petik di beberapa distributor, toko, maupun pasar.
“Miris melihatnya. Kalau baru menjadi perhatian karena menjadi atensi APH. Atau ketika sudah ada temuan, ” bebernya.
Disperindag memang tidak memiliki fungsi penyidikan layaknya APH. Tapi setidaknya ini demi kepentingan melindungi konsumen.
Menurut Acu, sembari menunggu proses lebih lanjut dalam penyidikan, peredaran sejumlah merek beras yang diduga oplosan bisa dicegah. Agar tidak semakin merugikan konsumen.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar juga langsung merespon terkait temuan dugaan beras oplosan dari Kementerian Pertanian. Dinas ikut memonitor ke lapangan.
Kepala Disperindag Jabar Nining Yulistiani menuturkan, pihaknya juga telah mengambil sejumlah sampel beras yang beredar di Kota dan Kabupaten Bandung. Fokusnya pada 13 merek beras sebagai mana yang disampaikan Kementerian Pertanian. “Ini tengah diuji, ” katanya.
Baca Juga:Keluhkan Kompensasi yang Tak Setimpal, Ini Kata Warga Terdampak Penataan TPA SarimuktiRudy Susmanto Rakor Bareng Mendagri, Ternyata Bahas Ini!
Nining melanjutkan, pihaknya juga sempat sempat meminta agar retailer melakukan penarikan terhadap produk yang diindikasikan tersebut. Lalu distributor juga diminta membuat pernyataan tertulis terkait jaminan kualitas dan mutu produk. Namun hasil dari pemantauan lapangan sementara beras yang beredar sesuai dengan standar kemasan.
Namun demikian, Disperindag juga masih akan mendalami sampel yang ada. Termasuk data yang dikumpulkan dari daerah lain di Jabar. Agar penilaian bisa komperhensif. (son)